Hapus Dinas Kebersihan, Pemko Tanjungpinang Bentuk Instansi Atur Permukiman

413
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Seturut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masing-masing pemerintah daerah diharuskan mengubah perangkat kerjanya agar lebih efisien.

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga merombak susunan SOTK-nya. Dari draf perubahan perangkat kerja yang sudah diajukan ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas menjadi peraturan daerah, terjadi sejumlah perubahan instansi baru.

Di antaranya adalah pendirian dinas khusus yang menangani urusan permukiman warga Tanjungpinang. “Jadi yang tidak ada adalah Dinas Kebersihan. Karena nanti kerjanya digabung dalam Dinas Pertamanan, Perumahan, dan Permukiman,” terang Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Kamis (15/9).

Dinas ini, sambung Lis, bakal mengurusi seputaran urusan perumahan. Baik itu tata ruangnya, persampahannya, hingga penataannya. Dengan ini diharapkan wilayah permukiman bisa ditata tidak saja lebih bersih dan rapi, tapi juga sesuai dengan tata ruang pembangunan yang ada.

Hasil kajian dan pembahasan jajaran internal Pemko Tanjungpinang, jumlah instansi kian ramping. Dari yang sebelumnya 51 satuan kerja perangkat daerah, kini menyusut jadi 39 SKPD. Tidak termasuk di dalamnya kelurahan yang kini dilebur dalam pos anggaran kecamatan.

Lis menambahkan, tidak semua aturan dalam PP Nomor 18 diterapkan. Kata dia, perlu ada penyesuaian mengacu pada kekuatan anggaran. Misalnya, unit pemadam kebakaran yang seharusnya berdiri jadi SKPD sendiri masih tetap harus bergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Niatnya kan memang juga efisiensi anggaran. Kalau diikut semua dari PP Nomor 18 itu malah bengkak. Kami tidak sanggup biaya rutinnya kalau damkar dan BPBD itu dipisah,” ucap Lis.

Besar harapannya, setelah sidang paripurna penyerahan draf Ranperda Perubahan SOTK ini dilaksanakan, bisa lekas dibahas untuk segera disahkan. Pasalnya, dalam kurun waktu yang tersisa ini juga mesti lekas dilakukan pembahasan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017.

“Nah, APBD 2017 ini tidak mungkin dibahas kalau SOTK baru ini belum disahkan. Kalau bisa disahkan lebih cepat, tentu lebih baik,” pungkasnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar