Komisi III Soroti Keberadaan Staf Khusus Gubernur

551
Pesona Indonesia
Irwansyah. foto:dalil harahap/batampos
Irwansyah. foto:dalil harahap/batampos

batampos.co.id – Semangat efisiensi dalam perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pemerintah daerah yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 mencuatkan tanda tanya lain. Hal ini datang dari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Irwansyah. Secara terang-terangan, Irwansyah menyoroti keberadaan 10 staf khusus gubernur yang sudah dilantik oleh mendiang Gubernur Sani awal tahun lalu.

“Bagaimana dengan keberadaan staf khusus? Jadi di Ranperda SOTK tidak ada usulan dari Pemprov Kepri mengenai legal standing untuk staf khusus,” ungkap Irwansyah, kemarin.

Artinya, sambung Irwansyah, ia merasa ada sesuatu yang perlu dibenahi terkait penunjukan staf khusus ini yang dirasanya lebih merupakan kebijakan dari Gubernur Sani kala itu.

“Nah kami minta Peraturan Gubernur tentang itu diminta persetujuannya kepada Kemendagri agar mendapatkan legal standing-nya,” ucap anggota legislatif dapil Batam ini.

Sepengetahuan Irwansyah, aturan dalam beleid Pemerintah Pusat tidak boleh ada staf ahli dan staf khusus yang berhimpitan tugasnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab itu hal ini, kata Irwansyah, mesti didudukkan kembali dan disusun dengan proporsionalnya.

“Apalagi Perda SOTK ini kan banyak berbicara tentang perampingan, efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas,” ujarnya.

Menurut Irwansyah, Gubernur Nurdin yang merupakan suksesor Gubernur Sani harus benar-benar mempertimbangkan keberdaan 10 staf khusus ini. Mengingat semula yang menunjuk 10 staf khusus ini adalah mendiang Sani. Belum lagi alasan tidak ada aturan dasar untuk membentuk staf khusus tersebut.

Kalau memang acuannya Pergub, Irwansyah meminta agar peraturan itu diperkuat dari pembenaran atau konsulitas di tingkat Kemendagri. “Karena setahu saya yang punya staf khusus itu cuma presiden. Momen perubahan SOTK ini kan banyak perampingan. Mau tidak mau juga harus menyasar ke staf khusus,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar