Pansus SOTK Ditenggat 20 Hari, Dinas Kebudayaan Jadi Fokus Utama Pembahasan

426
Pesona Indonesia
Sidang paripurna pembentukan Pansus SOTK di ruang rapat paripurna, Kamis (15/9). foto:faradila/batampos
Sidang paripurna pembentukan Pansus SOTK di ruang rapat paripurna, Kamis (15/9). foto:faradila/batampos

batampos.co.id – Panitia Khusus yang membahas draf rancangan peraturan daerah tentang perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa bersantai. Pasalnya, waktu yang mereka tidak selama dengan pansus pada umumnya. Bila biasanya ditenggat dalam kurun sebulan, khusus Pansus SOTK ini hanya punya waktu 20 hari.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menyebutkan, tenggat cepat ini mesti diberlakukan mengingat masih ada sejumlah agenda penting lain yang harus dibahas di tingkat legislatif.

“Selain itu agar nantinya kami bisa membahas anggaran dan RPJMD dengan kepala SOTK yang baru,” kata Jumaga dalam sidang paripurna pembentukan Pansus SOTK, di ruang rapat paripurna, Kamis (15/9).

Kendati tidak selama dari waktu kerja pansus lainnya, Jumaga optimistis pembahasan Ranperda SOTK ini bisa selesai tepat waktu. Lantaran pemerintah juga sudah menyiapkan perangkatnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016. “Jadi mana yang mau digabung, dipisah, atau dibentuk baru tinggal mengacu pada aturan yang ada. Jadi saya kira akan lebih mudah,” papar Jumaga.

Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara terpilih sebagai Ketua Pansus SOTK. Bersama seluruh anggotanya, Teddy berjanji akan selekas mungkin bekerja membahas perubahan ini. Termasuk juga perihal wacana peleburan Dinas Kebudayaan, yang bagi Teddy mesti benar-benar diperhatikan unsur kajian dan pertimbangannya.

“Saya rasa itu (Dinas Kebudayaan, red) akan jadi fokus utama pembahasan dengan teman-teman. Apalagi kemarin, semua fraksi menyatakan persetujuannya bila Dinas Kebudayaan ini berdiri sendiri. Nanti kami bahas bersama lagi,” ujarnya.

Sebagai pribadi atau anggota legislatif, Teddy berpendapat, pilihan melebur Dinas Kebudayaan ini memang sudah semestinya patut dipikir dan ditimbang ulang. “Karena Kepri secara mutlak masih perlu keberdaan Dinas Kebudayaan,” katanya.

Dengan berdiri tunggal dan mandiri, Teddy menilai, tugas untuk membangun, merawat, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan itu bisa terfokus. Teddy yang juga merupakan anak dari seorang budayawan Melayu ini paham betul betapa kerja-kerja budaya bukanlah jenis kerja yang biasa.

“Perlu serius yang di atas serius. Jadi kalau digabung dengan dinas pariwisata atau pendidikan, nanti dikhawatirkan tidak terfokus,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepri bersikukuh untuk menggabungkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi satu dinas. Hal ini diutarakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menyampaikan pidato jawaban terhadap pandangan umum fraksi. “Rencana penggabungan ini bertujuan agar pariwisata dan kebudayaan dapat bersinergi menjalankan visi misi Saya sebagai Gubernur dan menyesuaikan dengan PP 18/2016,” kata Nurdin.

Hal ini tentunya berbeda dengan pandangan mayoritas fraksi yang meminta agar Dinas Kebudayaan terpisah dari Dinas Pariwisata. Fraksi-fraksi menilai bahwa dengan pemisahan ini, Dinas Kebudayaan lebih konsentrasi mengembangkan kebudayaan Kepri.

Selain soal penggabungan Dinas Kebudayaan dalam Dinas Pariwisata, Nurdin juga mempertimbangkan penggabungan Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda Olahraga.

Sedangkan untuk biro-biro, karena berada dibawah Sekretariat daerah, pengaturannya akan dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. “Khusus untuk pembentukan badan Maritim, belum dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah,” pungkas Nurdin. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar