Parpol Non Seat Pengusung Pasangan Ganteng Gugat Kemendagri

281
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumut yang dilakukan sekarang ini dinilai ada kekeliruan.

Oleh sebab itu, sejumlah partai politik (parpol) non seat pengusung pasangan Gatot – Tengku Erry (GANTENG) pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Dalam surat resmi No 122.12/5718/OTDA, per tanggal 4 Agustus 2016 gugatan itu sudah terdaftar dengan nomor pengajuan pendaftaran gugatan 219/6/2016/PTUN-JKT,” ujar kuasa hukum Parpol non seat, Dirzy Zaidan seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group) hari ini (16/9).

Dia mengimbau kepada Gubernur Sumut untuk tidak meneruskan usulan cawagubsu dari PKS dan Partai Hanura kepada DPRD Sumut.

“Sudah jelas ada kekeliruan dalam tata cara pengusulan nama cawagubsu, makanya kita imbau kepada gubernur untuk tidak salah dalam bertindak. Jika gubernur nekat meneruskan usulan PKS dan Hanura maka akan menjadi objek gugatan baru karena telah menyalahi UU serta aturan yang ada,” tegasnya.

“Surat Mendagri No 122.12/5718/OTDA pertanggal 4 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dirjen Otda Sumarsono cacat hukum dan harus dibatalkan,” tambahnya.

Kuasa hukum parpol non seat lainnya, Sri Hardimas menambahkan surat Kemendagri Direktorat Jenderal Otonomi daerah itu bertentangan dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek subtansi. Dia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan masukan dan penjelasan terkait hal ini.

Sementara itu, Juru Bicara Parpol Non Seat, Ikhyar Velayati Harahap berharap agar semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengambil langkah yang akan melanggar hukum.

“Semua pihak yang terkait hendaknya mampu menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” kata Ketua PKNU Sumut itu.(jpg)

Respon Anda?

komentar