Tax Amnesty, Mimpi Buruk Negara Tetangga Singapura

Salah satu sudut Singapura. Foto: istimewa
Salah satu sudut Singapura. Foto: istimewa

batampos.co.id – Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan ditariknya dana-dana milik orang Indonesia dari Singapura memang menjadi mimpi buruk bagi negara tetangga itu, yang ekonominya bertumpu pada sektor finansial. Dana-dana itu ibarat darah yang menggerakkan ekonomi Singapura.

“Jadi begitu ada rencana tax amnesty, mereka sudah pasang kuda-kuda (siap-siap, red),” ujar Prastowo, Kamis malam (15/9/2016).

Karena itu, untuk membujuk agar pemilik dana asal Indonesia tidak menarik dananya dari Singapura, beberapa bank dan manajer investasi di Singapura menawarkan untuk membayar selisih tarif pajak tax amnesty.

“Info ini dibenarkan oleh beberapa pengusaha, mereka mengaku ditawari skema itu,” katanya.

Sebagaimana diketahui, jika dana di luar negeri direpatriasi dan dilaporkan dalam tax amnesty, maka pemilik dana hanya membayar 2 persen dari nilai dana. Sedangkan jika dana hanya dideklarasi tanpa direpatriasi atau tetap disimpan di Singapura, maka pemilik dana harus membayar 4 persen.

Misalnya, seseorang menyimpan dana 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 13 triliun) di Singapura lalu ingin ikut tax amnesty. Jika dia melaporkan dana tersebut dan melakukan repatriasi atau menarik dana dari Singapura dan memindahkannya ke perbankan di Indonesia, maka dia hanya perlu membayar tebusan 20 juta dolar AS (sekitar Rp 260 miliar). Namun, jika dia hanya mendeklarasi, tapi dananya tetap disimpan di Singapura, maka harus membayar tebusan 40 juta dolar AS atau sekitar Rp 520 miliar.

Nah, agar dana itu tidak ditarik ke Indonesia, maka ada perusahaan keuangan Singapura yang menawarkan untuk membayar selisih 2 persen tersebut. Jadi, jika misalnya si pemilik dana yang warga Indonesia itu hanya mendeklarasikan dan dananya tetap disimpan di Singapura, maka seharusnya dia membayar tebusan 40 juta dolar AS. Namun, dia hanya perlu membayar 20 juta dolar AS, sedangkan sisa 20 juta dolar AS lainnya dibayar oleh perusahaan pengelola dana.

Menurut Prastowo, dia juga mendapat informasi seputar skema-skema yang disiapkan oleh beberapa perusahaan keuangan di Singapura. Skema itu disusun untuk membuat dana-dana milik orang Indonesia tetap aman disimpan di Singapura, meski 2018 nanti akan berlaku pertukaran data informasi secara otomatis (Automatic Exchane of Information).

Yang terbaru, kata Prastowo, Singapura menggunakan payung hukum the Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes Act (CDSA) yang diberlakukan sejak Juli 2013 dan diamandemen September 2014 lalu.

Dalam skema itu, transaksi-transaksi dalam jumlah besar, akan masuk pantauan radar Kepolisian dan Otoritas Moneter Singapura sebagai transaksi mencurigakan. Di Indonesia, konsepnya serupa dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kali ini mereka lebih cerdik, menggunakan instrumen legal untuk menghambat penarikan dana,” jelasnya.

Menurut Prastowo, ketika dana milik warga Indonesia akan ditarik dalam jumlah besar, maka ada potensi akan masuk kategori sebagai transaksi mencurigakan. Akibatnya, proses transaksi akan butuh waktu lebih lama karena melalui tahap verifikasi. Proses inilah yang dikhawatirkan memicu kekhawatiran pemilik dana.

“Sebab, pasti akan ditanya, asal dananya dari mana. Jika dicurigai terkait korupsi atau pencucian uang, maka bisa dibekukan,” ujarnya.

Prastowo menyebut, sikap pemerintah Singapura yang memperketat lalu lintas dana ini dipicu oleh skandal dugaan korupsi yang melibatkan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), perusahaan permodalan milik pemerintah Malaysia. Karena adanya dugaan korupsi yang melibatkan Perdana Menteri Najib Razak melalui transaksi di perusahaan tersebut, maka penegak hukum Singapura menyita aset senilai 240 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 2,3 triliun.

Menurut Prastowo, berhubung penarikan dana dari Singapura sudah makin banyak jelang tenggat tax amnesty periode I hingga akhir September ini, maka isu itu kembali dihembuskan. Tujuannya, menyasar para pemilik dana yang hendak membawa pulang dananya ke Indonesia.

“Kalau ini tidak cepat dikawal pemerintah Indonesia, nanti orang menjadi takut ikut tax amnesty,” katanya.

Karena itu, selain langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang langsung menghubungi orotitas pemerintah Singapura untuk mengklarifikasi, pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan tim untuk mengadvokasi warga Indonesia jika ada yang dipersulit saat hendak menarik uangnya dari Singapura.

“Intinya, pemerintah harus bisa menenangkan warga Indonesia agar tidak takut ikut tax amnesty,” ucapnya. (owi/jpgrup)

Respon Anda?

komentar