WNI Punya Aset di Singapura Berpotensi Dikriminalisasi Jika Ikut Tax Amensty, Ini Rekasi Menkeu Sri Mulyani

741
Pesona Indonesia
Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Foto: istimewa/brilio.net
Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Foto: istimewa/brilio.net

batampos.co.id – Adanya potensi warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset di Singapura dikriminalisasi jika ikut program Tax Amensty dengan keluarnya aturan baru di negara itu, langsung direspon oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Ani, begitu dia akrab disapa, menuturkan bahwa ia telah mendapat berbagai laporan soal polemik tersebut.

”Karena berita ini berpotensi akan mengganggu para wajib pajak terutama yang berdomisili atau yang menempatkan uangnya di Singapura,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016) malam.

Mantan Managing Director World Bank tersebut tak tinggal diam. Dia langsung melakukan kroscek kepada otoritas di Singapura melalui Deputy Prime Minister, Tharman Shanmugaratnam, dan telah mendapatkan penjelasan yang resmi dari pemerintah Singapura.

Dari sisi pemerintah Singapura, kata Ani, monetary authority of Singapore mengatakan bahwa mereka meminta seluruh perbankan di Singapura untuk mendukung para kliennya untuk menggunakan kesempatan yang ada dalam program tax amnesty di Indonesia.

“Ini dalam rangka untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia,” terang Ani.

Sementara itu, lanjutnya, perbankan di Singapura diharuskan pula mematuhi aturan yang tertuang dalam FATF atau Financial Action Task Force. Bank-bank tersebut memang diharuskan menyampaikan laporan apabila ada kegiatan yang dianggap suspicious atau mencurigakan.

”Dan ini dilakukan oleh semua negara yang ikut di dalam program FATF, di dalam rangka mendeteksi illegal activity maupun kegiatan pencucian uang memang diharuskan perbankannya untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan,” tambahnya.

Ani melanjutkan, di dalam konteks tax amnesty di Indonesia, maka Singapura dari sisi monetary authority of Singapore menekankan bahwa keikutsertaan WNI di dalam program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal.

Dalam hal tersebut, maka program tax amnesty di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan bagi para wajib pajak Indonesia untuk tidak melakukan atau ikut dalam program amnesti karena khawatir akan dilakukan pelaporan tersebut.

”Saya mengaskan sekali lagi, bahwa kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan menggunakan berbagai alasan, baik yang di sini atau pemerintah Singapura bagi para wajib pajak Indonesia untuk tidak mengikuti tax amnesty,” tegasnya.

Ani menjelaskan, UU Tax Amnesty dibuat sebagai suatu kesempatan bagi seluruh wajib pajak terutama wajib pajak besar untuk mengikutinya dan menggunakan haknya dalam rangka untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap UU Perpajakan di Indonesia, tentunya dengan tarif yang sangat baik.

”Jadi saya tentu tetap mengharapkan para pembayar pajak Indonesia untuk tetap menggunakan UU ini dan kesempatan ini untuk memperbaiki pelaporannya, dan mensukseskan program amnesti ini dalam rangka untuk membangun Indonesia ini,” tuturnya. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar