Anggota DPR RI Geram dengan Ulah Singapura

847
Pesona Indonesia

Amnesti-1batampos.co.id – Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan keinginan bank Singapura yang mewajibkan nasabah Indonesia melaporkan pemilik rekening bank yang ikut tax amnesty adalah tindakan kasar untuk menggagalkan program pemerintah itu.

”Fakta itu memperkuat dugaan awal, bahwa Singapura memang sangat kuatir dengan program tax amnesty Indonesia, karena akan mempengaruhi ekonomi mereka,” kata Misbakhun, Jumat (16/9).

Walaupun ini merupakan sikap perbankan di Singapura dan bukan kebijakan pemerintah terkait, hal ini merupakan preseden buruk yang secara sistematis menggangu program tax amnesty. Saat ini, program pengampunan pajak itu tengah memasuki masa kritis dan krusial, karena target penerimaan masih jauh dari target.

”Ini mengingat masa tarif 2 persen sudah hampir habis karena hanya sampai 30 September 2016,” ujarnya.

Misbakun menambahkan, upaya perbankan Singapura itu harus dibalas oleh otoritas di Indonesia seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila bank yang menerapkan kewajiban itu memiliki cabang di Indonesia, OJK dan BI bisa memanggil pihak bank cabang di Jakarta untuk diberikan teguran.

”Kalau perlu operasi mereka di Indonesia dibekukan karena mereka melakukan upaya penggagalan program nasional yang strategis,” tegas anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.

Menurut Misbakhun, kewajiban lapor yang diterapkan bank di Singapura itu berstandar ganda. Sebab, saat uang masuk ke rekening bank, pihak otoritas bank justru tidak mau tahu asal muasal uang nasabah itu berasal. ”Kenapa kebijakan melaporkan itu tidak dilakukan saat mereka mulai menyimpan dan baru menjadi nasabah. Tindakan mereka ini makin jelas sebagai upaya menggagalkan tax amnesty,” tandasnya.

Terpisah, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol, menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi secara intensif dengan otoritas Singapura. Hal tersebut dimaksudkan agar Ditjen Pajak dapat melihat langsung kebenaran kondisi yang terjadi di lapangan.

”Kita tahu bahwa ibu Menkeu terus melakukan konumikasi dengan otoritas termasuk Kemenetrian Keuangan Singapura. Saya minggu lalu juga sempat bertemu dengan Dirjen Pajak Singapura dan dia secara langsung menyatakan dukungannya dengan program tax amnesty,” ujarnya, Jumat (16/9).

Dia melanjutkan, otoritas pajak di Singapura bahkan menyatakan bahwa tidak pernah menghalangi wajib pajak Indonesia yang menempatkan dananya di Singapura untuk mengikuti tax amnesty.

Namun, setiap masukan yang diterima oleh Ditjen Pajak akan menjadi perhatian, terlebih seiring dengan adanya polemik yang terjadi belakangan. Terlebih, merujuk pada keluhan pengacara Hotman Paris Hutapea yang pada Kamis (15/9) melakukan proses tax amnesty dan menyebut dana miliknya yang ada di Singapura sulit ditarik.

Hotman menyebut, yang menghalangi penarikan dana itu adalah pihak perbankan Singapura. Dia telah berusaha menarik uangnya yang disimpan di sana, namun hingga saat ini belum ditransfer.

Menanggapi keluhan tersebut, John menuturkan bahwa Ditjen Pajak akan terus menelusuri apa saja penyebab adanya keluhan-keluhan dari wajib pajak yang akan “memulangkan” dananya ke Indonesia melalui tax amnesty.

”Pemerintah tidak ingin ada hal-hal yang menghalangi program tax amnesty,” ujarnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menambahkan data hingga tanggal 15 September 2016 menunjukkan bahwa mayoritas dana repatriasi yang diungkapkan berasal dari wajib pajak di Singapura. Dia merinci, jumlah repatriasi harta mencapai Rp 14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi. Sedangkan, harta bersih yang diungkap mencapai Rp 103,61 triliun atau 74,51 persen dari total deklarasi harta luar negeri.

”Fakta ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak dengan harta di Singapura tidak memiliki kendala atau kekhawatiran dalam mengikuti program tax amnesty,” jelasnya di Jakarta, Jumat (16/9).

Hestu melanjutkan, pemerintah mengimbau kepada seluruh wajib pajak, khususnya wajib pajak besar, agar memanfaatkan tax amnesty untuk memperbaiki kepatuhan pajak mereka. ”Dengan begitu mereka berpartisipasi dalam pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik dengan memanfaatkan tarif yang sangat rendah,” katanya.

Sementara itu, klarifikasi yang diberikan pemerintah Singapura soal menghalang-halangi tax amnesty tampak bisa diterima oleh pemerintah Indonesia. Aturan mengenai transaksi mencurigakan yang diikuti bank-bank di Singapura tetap berjalan, namun tidak berpengaruh terhadap peserta tax amnesty. Pemerintah menjamin seluruh transaksi terkait tax amnesty legal.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, sejak awal pihaknya sudah menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin program tax amnesty terhambat. Berdasarkan klarifikasi Singapura, Bank-bank di negara itu justru mendapat kewajiban baru dengan adanya kebijakan Tax Amnesty.

“Saya secara spesifik mengatakan ada empat bank di mana banyak highwheels individual Indonesia meletakkan uangnya,” ujar Ani, sapaan Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai APBN di Kantor Presiden, kemarin (16/8).

Ani tidak mengungkapkan nama-nama bank tersebut. Namun, keempatnya diwajibkan memfasilitasi nasabah Indonesia yang akan ikut serta dalam program tax amnesty.

Sedangkan, pelaporan transaksi besar itu tidak untuk menghalangi nasabah menarik uang. Melainkan, semata-mata demi reputasi bank pengikut Financial Action Task Force (FATF). Bila tidak melaporkan, maka bank bisa dianggap tidak kooperatif. Hal itu akan mempengaruhi reputasi bank tersebut ke depan.

Sehingga, tidak bisa diartikan bahwa nasabah Indonesia yang melakukan repatriasi atau membayar tebusan terlibat transaksi berbau kriminal. “Saya menegaskan kepada pemerintah Singapura bahwa tax payer Indonesia berhak mengikuti tax amnesty,” lanjutnya.

Dengan demikian, seluruh sanksi administrasi dan pidana perpajakannya bakal diampuni. “Dan untuk itu, transaksi tersebut adalah legal karena dia berbasis Undang-Undang Tax Amnesty yang ada di Indonesia,” tegas mantan Managing Director Bank Dunia itu.

Penegasan tersebut, tutur Ani, bisa dipahami pemerintah Singapura. Pihak Singapura menyatakan transaksi nasabah Indonesia di perbankan Singapura dalam hal tax amnesty tidak diklasifikasikan sebagai transaksi mencurigakan.

Untuk selanjutnya, pemerintah Indonesia akan terus memonitor aktivitas perbankan nasabah WNI di Singapura yang hendak mengikuti tax amnesty. “Kalau mereka merasa dihalangi, tentu kami akan follow up,” ucapnya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk meyakinkan para nasabah tentang kemudahan tax amnesty.

Peraturan anti tindak pidana pencucian uang (money laudering) di Singapura tidak akan bisa menghalangi nasabah yang hendak mengikuti tax amnesty. Kecuali tentunya, nasabah yang memang melakukan tindak kriminal. Sejak awal, para kriminal tidak akan bisa mengikuti tax amnesty.

Disinggung mengenai arahan dari presiden menyikapi polemik di Singapura, Ani menggeleng, “Tidak ada (arahan),” ujarnya, singkat. (byu/bay/dee)

Respon Anda?

komentar