KPU Sudah Ajukan Anggaran Rp 16 Miliar untuk Pilwako Tanjungpinang

338
Pesona Indonesia
Robby Patria.
Robby Patria.

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang belum melakukan proses teknis tentang pelaksanaan pemilihan umum wali kota (Pilwako) mendatang. Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria menjelaskan, karena pemilu kepala daerah di Tanjungpinang masuk dalam gelombang ketiga.

“Sehingga tahapan baru dilaksanakan pertengahan tahun 2017. Antara bulan Agustus sampai Oktober. Jadi masih panjang waktu yang ada. Peraturan KPU-nya kan juga belum ada,” kata Robby, Jumat (16/9).

Karena itu saat ini KPU Tanjungpinang, kata Robby, masih mengurus proses pengajuan anggaran ke Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Padahal, kata Robby, draf anggaran tersebut sudah diserahkan sejak Juni silam.

“Kami mengajukan Rp 16 miliar agar dilampirkan dalam APBD murni tahun 2017,” kata Robby. Soal apakah nanti biaya tersebut memang mencukupi atau kurang, akan diadakan pembahasan lanjutan dengan pemerintah daerah.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau juga sudah mulai bekerja menyusun kerangka anggaran. Kendati pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Tanjungpinang masih lama, Bawaslu merasa berkewajiban merampungkan kerangka usulan besaran anggaran sejak tahun ini. Pasalnya, prosesnya diyakini bakal melalui tahapan yang cukup panjang. Sehingga bila diakhir-akhirkan dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan pencairan.

Komisioner Bawaslu Kepri, Indra menyatakan, tahapan yang saat ini sudah mulai dikerjakan itu sudah sesuai dengan estimasi waktu yang diperkirakan. “Sehingga anggaran yang digunakan adalah anggaran murni 2017. Dan proses perencanaan anggarannya harus sudah mulai diproses di 2016 ini,” katanya.

Karena itu pula, sambung Indra, Bawaslu Kepri dan Panwaslu Tanjungpinang dalam waktu dekat ini bakal beraudisi dengan jajaran pemerintah daerah. Pada audiensi tersebut direncanakan pula akan diserahkan draf usulan anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilwako.

Indra menjelaskan, draf anggaran yang kini tengah dikerjakan tersebut disusun mengikuti kebutuhan-kebutuhan anggaran Panwaslu Tanjungpinang. Dari proses jauh-jauh hari ini, Indra mengharapkan, proses pencairan anggaran yang sudah diteken wali kota tidak meleset, apalagi terlambat. Karena itu bisa mempengaruhi produktivitas kinerja jajaran pengawas pemilu.

“Sehingga proses penganggarannya dan NPHD juga berjalan lebih lancar,” ungkapnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar