Masinton: Panja Karhutla Mulai Bekerja

423
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Panitia Kerja kasus kebakaran hutan dan lahan (Panja Karhutla) Komisi III DPR sudah mulai bekerja. Setelah menetapkan agenda internal, pekan depan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait mulai dilakukan.

Juru bicara Panja Karhutla Masinton Pasaribu menyebutkan sudah ada penyusunan agenda untuk mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), DPRD Provinsi Riau, jajaran Polda hingga Kejaksaan Tinggi Riau, guna mengetahui masalah terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus karhutla.

Untuk Kapolda, bukan hanya dari Riau tapi termasuk Jambi, Sumatera Selatan, dan beberapa Kapolda dari Kalimantan. “Minggu depan melakukan pemanggilan, mengundang kelompok LSM, Walhi dan lain-lain dari Riau. DPRD Provinsi yang pernah bentuk Pansus dan Kementerian LHK,” kata Masinton di Jakarta seperti diberitakan Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini (17/9).

Namun, pemanggilan pihak kepolisian dan kejaksaan tinggi dilakukan minggu berikutnya. Berikut meminta keterangan para ahli hukum pidana yang memahami persoalan lingkungan hidup dari beberapa universitas ternama.

Yang pasti, kata politikus PDI Perjuangan ini, ahli yang akan dihadirkan bukan yang dimintai kesaksian oleh Polda Riau sebelum menerbitkan SP3 15 perusahaan. Melainkan ahli yang dipandang lelbih netral serta betul-betul ahli dalam menangani perkara ini.

Saat ditanya apakah ahli yang digunakan Polda Riau tidak kredibel, atau diragukan, Masinton menjawab bahwa Pansus ingin mendapatkan keterangan secend opinion.

“Kami coba mengambil secend opini, sebagai pembanding. Kami berharap partisipasi publik untuk memantau proses di Panja, karena rapat terbuka ke publik, biar tahu prosesnya,” jelas anggota komisi III DPR itu.

Soal apa saja yang menjadi fokus Panja Karhutla, Masinton menerangkan bahwa penjelasan soal proses terbitnya SP3 harus disampaikan seterang-terangnya. Karena alasan Polda Riau, misalnya pemilik lahan tidak diketahui, atau areal terbakar sedang bersengketa, dinilai tak kuat.

Seharusnya, ujar mantan aktivis itu, kalau faktanya ada sengketa, hal tersebut mesti didalami juga oleh penyidik kepolisian. Kenapa bisa ada sengketa harus diteliti dari aspek hukum keperdataan maupun pidana.

Berikutnya, meminta supaya proses perizinan semua perusahaan ditinjau ulang. Sebab, itu menyangkut hak hidup masyarakat setempat, hak adat, hak ulayat, serta hak negara. “Proses karhutla ini kan ada dua kepentingan dilanggar, kepentingan rakyat dan negara,” tegasnya.

Soal adanya dua tersangka korporasi yang ditetapkan Polda Riau beberapa hari lalu, Masinton mengingatkan bahwa Kapolri telah membuat rambu-rambu, setiap perkara karhutla harus digelar di Mabes Polri.

Dengan begitu, kekhawatiran kembali terjadinya SP3 bisa diminimalisir. Polda dan Polda juga tidak bisa secara leluasa menutup kasusnya. Selain itu, ia mendorong Mabes Polri melakukan supervisi terhadap penanganan kasus-kasus karhulta seperti di Riau.

“Harus disupervisi. Mabes mensupervisi penanganan kasus karhutla agar tidak dijadikan alat tawar menawar. Termasuk ahli, yang dihadirkan dalam penyidikan harus kredibel. Intinya penyidik harus eksploratif dan mampu menciptakan keadilan untuk masyarakat,” pungkasnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar