Disbud Kepri Mesti Tetap Ada

609
Pesona Indonesia
Aksi penari pada Festival Tari Bintan tahun lalu. Nanti malam, Festival Tari Bintan 2016 akan dihelat di Lapangan Relief Antam Kijang, Bintan Timur. F. Fatih Muftih / Batam Pos.
Aksi penari pada Festival Tari Bintan tahun lalu. F. Fatih Muftih / Batam Pos.

batampos.co.id – Pembahasan perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) sedang dilakukan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk panitia khusus yang membahas draf rancangan peraturan daerah ini. Di antara sekian perubahan yang akan jadi pembahasan utama adalah mengenai urgensi keberadaan Dinas Kebudayaan. Mestikah dinas ini dilebur atau tetap berdiri tunggal.

Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Sosial (STISPOL) Tanjungpinang, Rendra Setyadiharja berpendapat, nyaris tidak ada alasan sahih bagi Pemprov Kepri untuk melebur Disbud ke dalam Dinas Pariwisata. “Apalagi kalau cuma demi efisiensi anggaran. Karena membangun kebudayaan itu perlu pranata. Untuk itu Disbud ada,” kata Rendra, Minggu (18/9).

Tanpa sebuah pranata yang kukuh, sambung Rendra, Pemprov Kepri sendiri yang akan mengalami kerepotan dalam mewujudkan visinya selama lima tahun ke depan sebagai Bunda Tanah Melayu. Rendra menjelaskan, visi pasangan kepala daerah gagasan Sani-Nurdin ini amat erat kaitannya dengan mekanisme kerja Dinas Kebudayaan. Di mata Rendra, Disbud yang akan menjadi motor penggerak pembangunan kebudayaan selaras dengan visi Pemprov Kepri tersebut.

“Dalam konteks pembangunan, di situ ada pekerjaan mengatur, menjaga dan mengakomodasi. Di sini peran Disbud. Kalau sampai dihapuskan, yang rugi Pemprov Kepri sendiri,” ungkap dosen yang juga pegiat pantun ini.

Kebudayaan sebagai sebuah tata laku hidup yang terbentuk dalam kurun waktu lama dari nilai-nilai yang dipercaya masyarakat, sambung Rendra, perlu dijaga. Tanpa keberadaan pranata resmi bentukan pemerintah dapat membuat kerja-kerja tak kasat mata ini amat sukar diwujudkan. Apalagi persentuhan erat Kepulauan Riau dengan globalisasi dari negara jiran.

“Jika tidak ada lembaga yang kemudian mengatur dan menjaga, kebudayaan itu akan rentan untuk dipegaruhi oleh budaya lain. Sehingga di situlah urgensi disbud,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus SOTK, Teddy Jun Askara berpendapat, pilihan melebur Dinas Kebudayaan ini memang semestinya patut dipikir dan ditimbang ulang.

“Karena Kepri secara mutlak masih perlu keberdaan Dinas Kebudayaan,” kata Teddy.

Dengan berdiri tunggal dan mandiri, Teddy menilai, tugas untuk membangun, merawat, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan itu bisa terfokus. Teddy yang juga merupakan anak dari seorang budayawan Melayu ini paham betul betapa kerja-kerja budaya bukanlah jenis kerja yang biasa.

“Perlu serius yang di atas serius. Jadi kalau digabung dengan dinas pariwisata atau pendidikan, nanti dikhawatirkan tidak terfokus,” ungkapnya.

Apalagi juga mesti mengingat visi kepala daerah. Teddy menyebutkan, visi untuk menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu itu bakal amat tepat bila disokong dengan keberadaan Dinas Kebudayaan.

“Karena apa, budaya Melayu ini adalah pengayom budaya lain di tanah Kepri. Ia adalah bundanya,” tegasnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar