batampos.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari menyebutkan, Program Sejuta Rumah merupakan program yang dicanangkan Pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Program ini diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
“Untuk itu kami sudah memasukan Rencana Strategi (Renstra) tentang perumahan murah di Batam pada perda renstra RPJMD Kota Batam 2016-2021,” ujar Riky, menanggapi perihal penyediaan rumah murah bagi masyarakat kalangan bawah di Batam, kemarin.
Salah satu yang diusulkan di renstra ini, kata Riky, pembangunan Twin Block (TB) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maupun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Untuk pembangunan nantinya akan difokuskan di tengah kota maupun di setiap pelosok Batam.
Ditambahkan Riky, kehadiran Rusunawa dan Rusunami ini sekaligus menjawab persoalan pemukiman Rumah Liar (Ruli) yang cukup mengganggu wajah Kota Batam. Baik dari segi dari persoalan kebutuhan sanitasi sehat, air bersih, listrik, dan ruang terbuka hijau.
“Setiap warga negara Indonesia berhak memiliki tempat tinggal layak huni,” tuturnya.
Melihat besarnya kebutuhan rumah murah di Batam, sebut Riky, daerah tentu harus aktif. Tak hanya berpedoman kepada APBD Kota Batam, melainkan aktif melobi ke pusat khususnya dalam menjemput anggaran yang ada di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).
“SKPD terkait harus bisa jemput bola,” bebernya.
Apalagi bila dilihat UU No 1 Tahun 2011 menyatakan negara bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau.
Saat ini Batam telah memliki Dinas Cipta Karya yang fokus di peyediaan rumah rakyat. Indikator Kinerja Umum (IKU) pun sudah masuk di renstra RPJMD lima tahun ke depan. Diharapkan dalam penyusunan indikator kinerja khusus dan peta jalan lebih transparansi. (rng/koran bp)