Gesa Pencairan DAU dan DTS, Plt Sekda Bintan Mengatur Siasat

624
Pesona Indonesia
Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kabupaten Bintan, Raja Muhammad Akib Rachim. foto:harry/batampos
Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kabupaten Bintan, Raja Muhammad Akib Rachim. foto:harry/batampos

batampos.co.id – Pelaksana tugas (Plt) Sekda Bintan, Raja Akib Rachim mengaku banyak agenda ataupun program yang direncanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan tidak bisa dilaksanakan 2016 ini. Sebab, sumber-sumber alokasi dana yang menjadi haknya Pemkab Bintan belum juga disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sampai saat ini.

“Alokasi APBD kita sedang defisit akibat DBH Migas minim. Saat ini kita sedang mengatur siasat agar sumber-sumber dana lainnya yang jadi hak Pemkab Bintan bisa segera didapatkan untuk menutupi kekurangan,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Minggu (18/9).

Ada dua sumber alokasi dana yang menjadi hak Pemkab Bintan yang belum disalurkan sampai saat ini. Yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 25,5 miliar yang belum disalurkan Pemerintah Pusat. DAU yang ditunda penyalurannya itu sebesar Rp 32,5 miliar lebih atau sebesar Rp 8.144.914.147 setiap bulannya dari September-Desember 2016.

Kemudian Dana Tunda Salur (DTS) yang bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Tokok (P-Rokok) yang juga belum disetorkan Pemprov Kepri ke Pemkab Bintan sebesar Rp 42.692 miliar.

Agar sumber alokasi dana itu bisa beralih ketangan Pemkab Bintan, lanjutnya, ia akan koordinasikan permasalahan itu dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (DPPKD) Bintan. Hal itu dilakukannya untuk mengatur rencana atau siasat terkait teknis-teknis untuk mendapatkan DAU dan DTS yang masih tergantung di kedua pemerintahan tersebut.

“Kita cari teknisnya dulu. Selanjutnya baru kita gesa Pemerintah Pusat dan Pemprov Kepri segera mencairkan DAU dan DTS secepatnya,” katanya.

“Tetapi jika itu merupakan suatu kebijakan. Maka kita tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa jalani saja,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar