Hanya 36 SKPD Masuk Perda SOTK Pemkab Bintan

1152
Pesona Indonesia
Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda  SOTK menjadi Perda di Gedung DPRD Bintan, Senin (19/9). foto:harry/batampos
Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda SOTK menjadi Perda di Gedung DPRD Bintan, Senin (19/9). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Peraturan Daerah (Perda) pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru untuk periode 2016-2021 telah diresmikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dalam Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda SOTK menjadi Perda di Gedung DPRD Bintan, Senin (19/9). Disahkannya SOTK baru itu membuat jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Bintan berkurang dari 38 menjadi 36 SKPD.

“Berdasarkan Perda SOTK baru jumlah SKPD yang ada di Pemkab Bintan menjadi 36. Sebab dalam SOTK baru telah dilakukan peleburan atau menghilangkan empat dinas serta juga membentuk dan memecahkan dinas-dinas,” ujar Ketua Pansus DPRD Bintan, Fiven Sumanti usai menghadiri Rapat Paripurna itu.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), lanjutnya, diperbolehkan untuk merubah atau membentuk SKPD yang signifikan. Dengan syarat harus memiliki prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisinya di masing-masing daerah. Kemudian SKPD yang dibentuk harus sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah. Yaitu harus yang rasional, porporsional, efektif dan efisien.

Dari landasan dasar itu semua, sambungnya, pengelompokan organisasi perangkat daerah diwajibkan mengantongi lima elemen. Diantaranya, kepala daerah, sekretaris daerah, dinas, badan atau fungsi penunjang serta staf pendukung. Sebab, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat-perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan. Sehingga sangat perlu dibentuk organisasi atau perangkat yang sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian. Itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” katanya.

“Setelah disesuaikan kebutuhan untuk lima tahun kedepan. Empat SKPD di lingkungan Pemkab Bintan dikurangi, dihilangkan ataupun dilebur. Sehingga hanya memiliki 36 SKPD diantaranya 26 dinas dan badan serta 10 kecamatan. Jadi SKPD itu semua yang akan membantu kepala daerah mengurus pemerintahan,” bebernya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar