Jaksa Terjerat Kasus Gula, Rekrutmen Aparat Penegak Hukum Minta Dibenahi

889
Pesona Indonesia
Penyidik KPK menggeledeh gudang gula milik penyuap Irman Gusman di Jalan Bypass KM- 5, Padang, Sumbar, Minggu (19/9/2016). Foto: Padeks/JPG
Penyidik KPK menggeledeh gudang gula milik penyuap Irman Gusman di Jalan Bypass KM- 5, Padang, Sumbar, Minggu (19/9/2016). Foto: Padeks/JPG

batampos.co.id – Turut ditangkapnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar Farizal dalam kasus dugaan suap melibatkan Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, penyuap Ketua DPR RI Irman Gusman, kian menambah kelam upaya penegakan hukum di negeri ini. Desakan memperbaiki rekrutmen aparat penegak hukum kembali menguat.

Desakan itu disuarakan Koordinator Lembaga Anti Korupsi Integritas Arief Paderi, Direktur LBH Padang Era Purnama Sari, dosen Kekuasaan Kehakiman dan peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari, dan peneliti ICW Lola Ester ketika dihubungi terpisah, Minggu (18/9).

Seperti diketahui, Farizal diduga kuat menerima suap Rp 364 juta dari Xaveriandy Sutanto selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penjualan gula impor tanpa standar nasional Indonesia (SNI) di Pengadilan Negeri Padang. Sutanto berharap Farizal bisa meloloskannya dari jeratan hukum.

“Mafia peradilan dapat kita lihat dari proses suatu perkara di pengadilan. Sederhananya, kita dapat melihat dari penahanan tersangka dan terdakwa. Dalam kasus Xaveriady Sutanto misalnya, terdakwa hanya dijadikan tahanan kota dan dapat bepergian bebas ke Jakarta. Artinya, penilaian subjektif hakim dapat dikatakan keliru di sini,” ujar Koordinator Lembaga Anti Korupsi Integritas Arief Paderi seperti diberitakan Padang Ekspress (Jawa Pos Group) hari ini (20/9).

Harusnya, kata Arief, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) harus serius berbenah diri dan mendorong lembaga pengawas eksternal berperan aktif dalam pengawasan peradilan. “Integritas mendorong lembaga pengawasan eksternal, Kompolnas, Komjak dan Komisi Yudisial (KY), termasuk masyarakat, lebih berperan aktif dalam pengawasan peradilan di Indonesia, khususnya di Sumbar,” ujarnya.

Sementara Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari menyatakan, tertangkapnya Farizal bukti lemahnya pengawasan internal kejaksaan dalam memantau kinerja oknum jaksa ini. Semua ini, menurut dia, juga tak terlepas dari banyaknya terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pengawasan aparat kejaksaan dan lemahnya peranan pengawasan eksternal komisi kejaksaan.

“Terlebih, hasil kinerja setiap penegak hukum tidak pernah dapat diakses publik. Sehingga, publik sulit melakukan pemantauan terhadap institusi penegak hukum. Sementara, pengawasan dari komisi eksternal semacam komisi kejaksaan sangat lemah dan tidak pernah dilihat hasilnya,” ujarnya

Harusnya, kata Era, ke depan perlu dilakukan audit rutin terhadap kinerja penegak hukum, khususnya kejaksaan. Pembentukan tim evaluasi melibatkan semua elemen termasuk ahli dan masyarakat sipil Sumbar, dinilai perlu dilakukan. Tentunya, guna bisa membedah secara objektif kinerja penegak hukum.

“LBH mendorong penguatan pengawas eksternal semacam komisi kejaksaan jangka panjang. Khusus jangka pendek, kasus jaksa Farizal seharusnya dijadikan momentum mendorong perubahan di tubuh kejaksaan. Konkretnya, saya mendorong kejaksaan membentuk tim independen guna mengevaluasi dan mengaudit kinerjanya. Itikad baik kejaksanaan paling menentukan,” ujarnya.

Dosen Kekuasaan Kehakiman dan peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand, Feri Amsari menerangkan, kasus melibatkan Farizal ini bentuk sistem peradilan pidana integrated criminal justice system, mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan mulai dari proses penyelidikan sampai pemasyarakatan.

“Artinya, semua memiliki keterkaitan. Sehingga ketika satu institusi korup, maka potensi virus korup ini menyebar ke intitusi lain sangat kuat. Makanya, apa yang terjadi di kejaksaan juga berpotensi berlaku bagi penegak hukum lainnya. Akar permasalah ini akibat proses seleksi aparat hukum tersebut. Soalnya, selama ini seleksi hanya menghadirkan penegak hukum yang korup. Bukan penegak hukum yang mampu menegakkan keadilan,” ujar Feri yang juga pegiat antikorupsi ini.

Seharusnya, tambah dia, institusi penegak hukum harus menjemput bola untuk mencari penegak hukum. Di Amerika dan Belanda misalnya, lawyer terbaik dijadikan jaksa atau hakim. Sedangkan mahasiswa terbaik dicari negara untuk menjadi penegak hukum. “Ini merupakan solusi jangka panjang,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, menurut Feri, harusnya ada sanksi sangat tegas. Jaksa Agung juga harus menyadari bahwa penyakit Farizal ini bukan hanya penyakit jaksa di Sumbar. “Harus ada sikap bersih-bersih dari Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi. Sejauh mereka tidak punya niat untuk berbenah,” tambahnya.

Di sisi lain, peneliti ICW Lola Ester menambahkan, seharusnya kasus Farizal ini menjadi pintu masuk bagi aparat hukum berbenah karena kasus ini bukan lah kali pertama. “Salah satu solusinya adalah merevisi KUHAP. Namun, sebelumnya kejaksaan perlu berbenah dan memperbaiki diri,” ujarnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar