Rasionalisasi APBD-P Kepri Tembus Rp 527 Miliar

567
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan pembahasan tentang struktur Kebijakan Umum Plafon Anggaran Perubahan, di Gedung Graha Kepri Senin (19/9) kemarin. Hasilnya meleset dari perkiraan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri yang sebelumnya menyebutkan akibat defisit ini maka terjadi rasionalisasi anggaran sebesar Rp 480 miliar.

Ketua Banggar DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyebutkan angka rasionalisasi lebih banyak Rp 47 miliar dari perkiraan sebelumnya. “Dari rapat hari ini (kemarin, red), kami sudah minta TAPD menyusun anggaran sesuai kemampuan daerah. Dan ternyata akibat defisit ini harus terjadi rasionalisasi sebesar Rp 527 miliar,” sebut Jumaga pada Batam Pos melalui sambungan telepon, kemarin.

Karena itu jumlah rasionalisasi yang tidak sedikit, Jumaga meminta kepada TAPD agar benar-benar memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Bisa jadi salah satunya, kata Jumaga, adalah dengan mewanti-wanti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Kepri agar tidak melaksanakan program-program kerja yang tidak masuk dalam skala prioritas.

“Yang jelas anggaran itu untuk apa sudah cukup,” kata politisi dari Fraksi PDIP Kepri ini.

Jumaga juga memastikan defisit keuangan ini membuat tidak mungkin lagi ada penambahan pengeluaran di pos mana pun. Setidaknya, kata dia, perlu ditangguhkan terlebih dahulu sampai tahun depan untuk menutup defisit ini.

Banggar DPRD Kepri, sambung Jumaga, menargetkan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Pemprov Kepri tahun 2016 ini dapat disahkan pertengahan Oktober mendatang. Jumaga menilai tidak ada masalah dengan waktu penyerapan anggaran yang tersisa.

“Karena APBD Perubahan ini sifatnya bukan mengajukan program-program baru,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar