Sah, Jamkesda Wajib Gabung BPJS Paling Lambat 2019

1000
Pesona Indonesia

BPJS Kesehatan

batampos.co.id – Semua program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) harus bergabung ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paling lambat 2019 mendatang.

Keharusan ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.

Kondisinya saat ini, belum banyak program Jamkesda yang melebur ke JKN. Termasuklah program Jamsoskes Sumsel Semesta atau berobat gratis. Dilaunching 2009, program itu terus dikelola Pemprov Sumsel.

“Di Sumsel, belum ada satu pun pemda yang menggabungkan program Jamkesdanya,” kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional III, Fahrurozi seperti diberitakan Sumatera Ekspress (Jawa Pos Group) hari ini (20/9).

Tapi, Jamkesda provinsi lain seperti Bangka Belitung, semua kabupaten/kota sudah integrasi ke BPJS Kesehatan, kecuali Bangka Barat. Begitupula Bengkulu, tinggal dua kabupaten saja yang belum.

“Karena itu, diharapkan Jamsoskes Sumsel Semesta pun bisa bergabung,” harapnya. Diakuinya, selain perintah UU, ini juga Program Nawacita-nya Jokowi yang ingin menjamin seluruh masyarakat tercover JKN. “Mendagri juga sudah menegaskan kembali agar pemda ikut mendukung,” tegasnya.

Jika Jamsoskes dilebur ke JKN, maka Pemda tidak perlu lagi mengelola program itu. “Pemda tinggal menganggarkan saja,” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumsel, Dra Lesty Nurainy Apt MKes menerangkan integrasi Jamkesda ke JKN itu kan ditenggat paling lambat tahun 2019.

“Karena itu sudah perintah UU, penggabungan (Jamsoskes ke JKN) pasti kami lakukan. Tapi semuanya butuh proses,” imbuhnya. Diketahui, saat ini Pemprov Sumsel sendiri menganggarkan premi untuk Jamsoskes sebesar Rp5 ribu per orang per bulan. Premi itu mengcover 3.797.261 masyarakat Sumsel yang belum punya jaminan.

Meski demikian, Pemkab Muara Enim ternyata sudah mewacanakan bakal melakukan itu. “Kami berencana membayar iuran premi bulanan warga miskin di Muara Enim ke BPJS Kesehatan,” terang Sekda Muara Enim, H Hasanudin, kemarin. Sebelum realisasi, kedua belah pihak, Pemkab dan BPJS Kesehatan akan melakukan memorandum of understanding (MoU). “Untuk realisasinya tahun 2019 mendatang,” ujarnya.

Menurut Sekda, warga miskin di sini yakni yang belum tercover JKN. “Karena warga Muara Enim juga banyak yang sudah mendapatkan Kartu Indonesia sehat (KIS),” terangnya. Ini untuk mencegah, jangan ada lagi tidak masyarakat dijamin. Apalagi warga yang sakit masih sering ditemui, begitupula cacat maupun disabilitas yang belum tercover JKN.

Untuk itu, katanya, setelah MoU pihaknya akan membentuk tim terpadu mendata warga miskin yang layak didaftarkan di tiap wilayah kecamatan. “Pendataan akan melibatkan dinas terkait seperti Dinkes maupun Dinsos atau yang memiliki data valid warga miskin,” tandasnya.

Kepala BPJS Prabumulih, Yuliasman SFarm Apt AAAK menerangkan, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan cakupan kepersertaan BPJS di Muara Enim agar seluruh penduduk khususnya warga miskin menerima manfaat sebagai peserta. “Dalam hal peningkatan peserta, kami masih sangat mengharapkan dukungan penuh pemerintah setempat. Ini akan menentukan sukses tidaknya program JKN,” tukasnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar