Takut Terseret Hukum, Pejabat di Batam Ramai-Ramai Tolak Tangani Proyek

907
Pesona Indonesia
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Banyaknya kasus korupsi dalam proyek pengadaan barang atau jasa membuat sejumlah pejabat takut. Mereka memilih mundur dari jabatan Pembuat Komitmen (Pejabat Pembuat Komitmen) atau kuasa pengguna anggaran (KPA) supaya tak terseret dalam kasus korupsi.

“Biarlah, Pak, kami tak menjabat, kami tak pegang kegiatan. Biar kami makan gaji saja,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menirukan permintaan sejumlah anak buahnya.

Beberapa pejabat yang memilih mundur itu berada di lingkungan Sekretariat Dewan, Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Embung Fatimah, dan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (KP2K).

Amsakar memaklumi ketakutan itu. Bukan hanya di Batam, ketakutan itu juga melanda daerah-daerah lain. Menurutnya, ketakutan itu seharusnya tak ada jika pegawai bekerja sesuai standar normatif.

“Standar normatif itu transparan. Kalau semua dibuka jelas, masalah itu selesai,” ujarnya.

Amsakar mengatakan, era pegawai negeri sipil (PNS) saat ini sudah berubah. PNS harus bekerja sesuai dengan standar normatif. Amsakar mengaku telah mengingatkan setiap PNS Pemko untuk siap memasuki kancah tersebut.

“Kami selalu sampaikan, kalau memang tak mau pegang jabatan – karena kegiatan itu ada di jabatannya, ya kami terpaksa harus ganti orang lain yang sanggup dengan itu,” ujarnya. (ceu)

Respon Anda?

komentar