Anggota Dewan Gesa Pemkab Lingga Miliki Data Base Wajib Pajak PBB

482
Pesona Indonesia
Anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Komisi I, Ahmad Nasirudin. foto:wijaya satria/batampos
Anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Komisi I, Ahmad Nasirudin. foto:wijaya satria/batampos

batampos.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Lingga Komisi I, Ahmad Nasirudin menggesa Pemkab Lingga agar memiliki data yang jelas terkait Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tingkat desa terlebih dulu hingga tingkat kecamatan yang ada di Tanah Bunda Melayu ini. Menurut pria yang akrab disapa Udin ini, jika pemerintah telah memiliki data base WP PBB tentunya akan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah.

“Masalahnya hingga saat ini belum ada data yang jelas terkait WP PBB di Kabupaten Lingga, mulai dari tingkat desa,” kata Udin ketika ditemui di Dabo Singkep, Selasa (20/9) siang.

Jika melihat sistem yang dimiliki daerah lain, aku Udin, bahkan mereka tidak lagi berkutat pada data base WP PBB. Di sejumlah daerah lain, mereka jauh maju beberapa langkah kedepan karena telah menyediakan loket pembayaran pajak pada tingkat kecamatan.

Namun Udin tidak menuntut lebih ke arah yang telah dilakukan daerah lain, namun Pemkab diminta proaktif melakui dinas terkait untuk memiliki data base WP PBB mulai dari tingkat desa. Karena menurut hemat Udin, data yang saat ini ada belum tergolong baik dan sarat dengan penunggakan pajak PBB.

Udin memberikan contoh terkait PBB sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Lingga, hingga saat ini perusahaan disinyalir belum jelas terkait pembayaran pajak PBB mereka.

“Contoh, perusahaan membeli tanah dari masyarakat namun belum membalikkan nama. Nah siap yang bayar pajak, masyarakat sebagai nama yang tertera di surat tanah atau perusahaan yang telah melakukan aktifitas di atas tanah itu?” kata Udin.

Namun jika data base WP PBB telah dikantongi setiap perangkat desa hingga kecamatan, Udin mengaku dengan data ini, WP akan lebih mudah dipantau oleh siapa saja sehingga menghindari terjadi penunggakan pajak bahkan pengemplangan pajak. Tentunya hal ini berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Udin menyarankan, jika seluruh desa hingga kecamatan telah memiliki data base WP PBB yang baik, tindakan selanjutnya yang harus diambil Pemkab Lingga yakni dalam hal peningkatan pelayanan bagi WP. Biasanya tindakan itu ditujukan untuk meningkatkan fasilitas agar WP mudah membayar pajak.

“Bisa saja nanti dibuat loket mobile pembayaran pajak yang langsung menjemput bola,” tutup Udin. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar