Banggar-TAPD Tak Sepaham, APBD-P Kepri Molor Disahkan

1220
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah. foto:yusnadi/batampos
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Tarik ulurnya pengesahan APBD Perubahan Kepri disinyalir tidak adanya kesepahaman antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri. Ego sektoral tersebut berakibat siklus ekonomi masyarakat.

Berdasarkan tentatib yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri, hari ini, Rabu (21/9) akan dilakukan penandatangan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Pimpinan DPRD Kepri. Kabar terakhir, rencana paripurna tersebut ditunda.

“Dalam tentatib yang sudah disusun DPRD Kepri, besok (hari ini,red) adalah penyerahan KUA PPAS dari Pemprov Kepri ke DPRD Kepri. Akan tetapi, karena sesuatu hal kegiatan tersebut ditunda pelaksanaanya,” ujar Iskandarsyah, Anggota Banggar DPRD Kepri menjawab pertanyaan koran Batam Pos, Selasa (20/9) di Tanjungpinang.

Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut juga mengatakan, keberadaan APBD menjadi stimulus perekonomian masyarakat. Karena ada belanja modal disana. Selain memberikan efek domino bagi ekonomi daerah, juga akan membuka lapangan pekerjaan.

Diungkapkannya, kebutuhan belanja dengan uang yang tersedia tidak seimbang. Untuk menyiasati hal itu ada beberapa opsi yang ditawarkan. Pertama adalah rasionalisasi ataupun pemangkasan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pendapatan. Sementara yang ketiga adalah mencari utang.

“Opsi ketiga ini dilakukan sehingga kegiatan pembangunan bisa berjalan. Kewajiban yang timbul, bisa ditutupi pada Tahun Anggaran (TA) 2017 mendatang,” papar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sering dengan defisitnya APBD Kepri, akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), serta tidak tercapainya target PAD Kepri, dari Rp 1,2 terliun sebelumnya menjadi hanya Rp 900 miliar, mengakibatkan besaran APBD Kepri, dari Rp 3,056 triliun, tinggal hanya Rp 2,7 terliun dalam APBD-P 2016.

Dengan total defisit Rp 487 miliar, memaksa TAPD melakukan rasionalisasi kegiatan berdasarkan Program yang tidak terlalu penting dan bukan merupakan unggulan. Pos anggaran lainnya yang juga terkena pengurangan adalah pengentasan kemiskinan, hingga tinggal Rp 75 miliar, demikian juga perhitungan gaji pegawai yang sebelumnya dialokasikan Rp 20 miliar sebelumnya, disiapakan hanya Rp 15 miliar.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar