Kebocoran Potensi Retribusi Parkir Capai Rp 900 Juta Pertahun

541
Pesona Indonesia
Seorang tukar parkir menagih sewa parkir di Karimun. foto:tri haryono/batampos
Seorang tukar parkir menagih sewa parkir di Karimun. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id  – Kontribusi pendapatan daerah dari sektor perparkiran di Kabupaten Karimun pada tahun 2015, masih bercokol pada angka Rp 80 juta pertahun. Padahal, begitu banyak potensi yang belum digarap secara maksimal oleh Dinas Perhubungan untuk menggali pendapatan daerah dari parkir tersebut.

Ditengarai kurang lebih 200 titik potensi parkir yang bisa dijadikan sumber bagi pendapatan daerah. Namun hanya beberapa titik yang benar-benar dikelola secara maksimal. Imbasnya, potensi untuk penambahan pendapatan asli daerah menguap begitu saja.

“Kalau dihitung secara seksama, potensi retribusi parkir yang menguap mencapai Rp 900 juta pertahun. Mengingat, untuk kendaraan roda dua dipungut Rp 1.000, dan kendaraan roda empat Rp 2.000. Padahal, Perda Nomor 09 tahun 2011 mengatur pungutan parkir hanya Rp 500 untuk kendaraan roda dua, dan Rp 1.000 untuk kendaraan roda empat. Lalu, kemana uang kelebihan parkir tadi mengalir?” sergah Ketua Komisi III Zainuddin Ahmad, Selasa (20/9) kemarin.

Dari mana angka Rp900 juta itu diperoleh? Dipaparkan Zainuddin dengan mengambil contoh, dari satu titik parkir di pelabuhan domestik. Diasumsikan, retribusi parkir di pelabuhan mendulang penghasilan Rp 300 ribu per hari. Hal itu berdasarkan jumlah kendaraan yang parkir di pelabuhan domestik tersebut setiap hari. Pendapatan tadi belum termasuk penarikan retribusi parkir untuk kendaraan yang menginap. Karena tarifnya sudah berbeda.

“Kalau sehari pemasukannya Rp 300 ribu, lalu dikali 30 hari dikali 12 bulan sama dengan Rp 108.000.000. Ini baru dari satu titik parkir. Sementara kami perkirakan, ada sekitar 200 titik potensi untuk sektor parkir se Kabupaten Karimun,” terang pria yang akrab disapa Kept Den ini.

Kader Partai Gerindra ini mengaku gerah dengan tidak adanya peningkatan untuk pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Padahal begitu banyak potensi titik parkir yang bisa menjadi sumber pendapatan. Sayangnya, potensi tadi tidak dimaksimalkan oleh dinas bersangkutan.

Disebutkan, areal sepanjang Jalan A Yani Meral yang hingga kini masih bebas dari pungutan parkir. Pun begitu kendaraan roda empat yang berjejer di halaman rumah dinas bupati. Ditambah jejeran mobil yang parkir di sepanjang Jalan Nusantara pada malam hari, Jalan Trikora, dan titik-titik lainnya yang tidak pernah tersentuh pungutan parkir. Kondisi ini belum termasuk perparkiran di Pulau Kundur, dan Moro.

“Yang namanya uang parkir itu sudah harus dipungut ketika kendaraan tersebut sudah menggunakan fasilitas umum atau memakan badan jalan. Tidak peduli, kendaraan yang parkir merupakan milik si pemilik toko,” sebut Zainuddin Ahmad.

Oleh karenanya, Zainuddin Ahmad menegaskan, Perda Nomor 09 tahun 2011 harus direvisi. Selain itu, pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun harus melalui sitem lelang. Ini perlu dilakukan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah di saat keuangan daerah mengalami defisit.

“Tegasnya, potensi retribusi parkir begitu besar untuk menambah pundi-pundi keuangan daerah. Asalkan, dikelola dengan benar. Dan harus dilelang sehingga pengaturan parkir bisa satu pintu,” papar Zaiuddin Ahmad. (enl/bpos)

Respon Anda?

komentar