Kejari Lingga Panggil Pejabat di Lingkungan Setwan Terkait Penyelewengan Dana Perjalanan Dinas

351
Pesona Indonesia
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Efan Apturedi. foto:wijaya satria/batampos
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Efan Apturedi. foto:wijaya satria/batampos

batampos.co.id – Sejumlah pejabat di jajaran Sekertariat DPRD Kabupaten Lingga telah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Lingga terkait dugaan penyelewengan dana perjalanan dinas Dewan Kabupaten Lingga. Kedatangan sejumlah pejabat tersebut untuk dimintai keterangan tentang aliran dana tersebut.

Dari pantauan wartawan koran ini di lapangan, tiga orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Setwan Kabupaten Lingga sudah menghadiri panggilan Kejaksaan di gedung Kejaksaan Negeri Lingga, Selasa (20/9) sejak pukul 9.00 WIB. Mereka menjalani pemeriksaan dengan memberikan keterangan terkait dana perjalanan dinas dewan tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (19/9) Sekertaris DRPD Kabupaten Lingga, Muslim, terlihat memasuki gedung Kejaksaan Negeri Lingga untuk memenuhi panggilan Kejaksaan. Ketika dihubungi, Muslim juga mengakui telah menghadiri panggilan Kejaksaan. Namun Muslim enggan memberikan komentar lebih jauh dengan alasan masih mengikuti acara.

Untuk memastikan kedatangan sejumlah pejabat di lingkungan Sekertariat Dewan (Setwan) terkait kelanjutan berkas perjalanan dinas dewan ini, koran Batam Pos mendapat kepastian dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Efan Apturedi.

Melalui saluran telepon, Efan membenarkan jika kedatangan sejumlah pejabat di lingkungan Setwan untuk memberikan keterangan terkait penggunaan dana perjalanan dinas Dewan. Namun Efan menolak memberikan penjelasan lebih lanjut termasuk tahapan kasus tersebut, hingga saat ini masih belum jelas.

Efan hanya memastikan kasus tersebut akan terus bergulir dan masih ada pemanggilan saksi lainnya terkait dugaan penyelewengan perjalanan dinas. Dia juga mengakui hanya beberapa saksi yang datang memenuhi panggilan dan masih ada beberapa saksi yang belum datang.

Informasi yang diperoleh Batam Pos, Kejaksaan mengusut kasus perjalanan dinas Dewan sejak 2012, 2014 dan 2015. Dengan rentang waktu yang tergolong panjang tersebut, tentunya Kejaksaan akan memanggil pejabat dan sejumlah jajaran yang pernah duduk di kursi tersebut. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar