Lima Kali Berturut-turut, Kepri Terima Penghargaan Khusus WTP

405
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menerima penghargaan WTP di Jakarta, Selasa (20/9). foto:humas pemprov
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menerima penghargaan WTP di Jakarta, Selasa (20/9). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri menyabet penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Penyerahan yang dilakukan langsung oleh Menkeum Sri Mulyani diterima langsung oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Selasa (20/9) siang di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Hanya tiga provinsi yang mendapat penghargaan khusus ini, yaitu Provinsi Kepri, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Penghargaan ini disejalankan dengan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.

“Tidak hanya tertib administrasi saja, tetapi bagaimana penggunannya bermanfaat dan dirasakan rakyat,” ujar Nurdin usai menerima penghargaan tersebut.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan ke depan bagaimana uang yang ada betul-betul bermanfaat untuk rakyat. Lebih lanjut katanya, penggunaannya juga harus terukur. Misalnya bagaimana pembangunan jalan yang jelas mendukung investasi serta membantu pergerakan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

Dijelaskannya, penggunaan terukur yang dimaksud adalah bagaimana setiap rupiah benar-benar sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. “Hasil setiap rupiah penggunaannya bermanfaat buat rakyat,” papar Nurdin.

Menurut Nurdin, defisit yang diderita sekarang bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan pembangunan sama sekali. Masih kata Nurdin, ke depannya, belanja-belanja yang dilakukan seperti infrastruktur adalah untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat.

Keinginan Gubernur Nurdin sejalan dengan penegasan Presiden Jokowi yang ingin pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil.

“Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu,” tegas Presiden.

Selain di Dhanapala, Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, dilaksanakan di Istana Negara, Selasa (20/9) pagi. Pembukaan itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Walikota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat optimi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.

“Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang lebih akuntabel, yang lebih akuntabel,” ujar Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Karimun T Arief Fadillah, Plt Kepala BKKD Kepri Andri Rizal.
Di Istana Negara hadir juga antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang PMK Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Kesehatan Nila F. Moloek, dan Menteri PANRB Asman Abnur.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar