Mahal Diongkos, Warga Berharap Disdukcapil Pindah ke Ibukota Lingga

1882
Pesona Indonesia
Wakil Bupati Lingga, Nizar saat meninjau pelayanan publik di Dinas Kependudukan. foto:wijaya satria/batampos
Wakil Bupati Lingga, Nizar saat meninjau pelayanan publik di Dinas Kependudukan. foto:wijaya satria/batampos

batampos.co.id – Sulitnya pengurusan kependudukan dan catatan sipil di Lingga menjadi kendala masyarakat untuk mendapatkan legalitas. Salah satu sebab karena kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berada di Dabo Singkep, bukan di pusat ibukota kabupaten yakni di Daik Lingga.

Sementara rentang kendali wilayah perairan Lingga, khususnya warga pulau Lingga dan Senanyang membutuhkan ongkos besar untuk sampai ke Dabo Singkep. Hal ini juga diduga menjadi sebab hingga kini masih banyak warga tidak memiliki e-KTP padahal telah berjalan sejak tiga tahun terakhir.

Salah seorang warga Penaah, Kecamatan Senayang, Emi mengatakan meski membuat e-KTP gratis, tapi untuk sampai ke Dabo Singkep dibutuhkan biaya yang besar. “Dulu ada alasan kuat kenapa pusat ibukota di Daik. Karena berada di tengah-tengah antara pulau Singkep dan pulau-pulau Senayang. Untuk sampai ke Singkep, kami lewat jalur laut dulu ke Daik kemudian jalan darat baru naik transportasi laut lagi,” kata Emi.

Sedikitnya, terang Emi, untuk sekali jalan dibutuhkan biaya hingga Rp 500 ribu untuk sampai ke Dabo Singkep.

“Jelaslah ini memberatkan. Termasuk pengurusan-pengurusan lain, seperti warga yang menikah dan memperbaharui data. Ini tak masuk akal,” katanya.

Sementara itu, Kades Penaah, Kecamatan Senayang, Marat mengatakan wilayah paling utara kabupaten Lingga tersebut juga mengaku kewalahan dengan rentang kendali disdukcail yang berada di Dabo Singkep. Dituturkannya, untuk sekali pengurusan KTP milik masyarakat secara kolektif perlu biaya hingga Rp 1 juta.

“Untuk transportasi saja bisa habis Rp 1 juta. Belum lagi kalau data tidak lengkap dan harus bolak-balik,” tuturnya.

Dilapangan, kata Maraat, warga menuntut pihak desa cepat bekerja dalam memenuhi kebutuhan surat menyurat serta legalitas. “Kadang kami dihujat karena KTP dan KK lamban selesai. Kita berharap, pemerintah punya kebijakan dan solusi lah untuk warga pesisir,” tambahnya.

Untuk pengurusan dan pelayanan publik yang lebih memadai, ia juga berharap agar segala pengurusan berada di pusat ibukota yang rentang kendali lebih murah.

Sementara itu, adanya perampingan SOTK dan dihilangkannya kantor dinas seperti dinas Pertambangan juga menjadi solusi ruang kantor Disdukcapil berkantor di Daik Lingga. Hal ini tentu akan mendukung program Bupati dan Wabup Lingga memberikan layanan terbaik dan cepat untuk masyarakat. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar