Pemerintah Keluarkan Jurus Jitu untuk Optimalkan Tax Amnesty

509
Pesona Indonesia
tax amnesty
tax amnesty

batampos.co.id – Demi mengoptimalkan penerimaan tax amnesty, pemerintah terus melakukan berbagai cara. Setelah Special Vehicle Purpose (SPV), pemerintah berencana membikin aturan pelaksana tentang investasi aset yang dititipkan atau dikelola pihak lain, melalui Trust.

Skema investasi trust memang cukup menarik bagi para investor. Namun, dalam skema trust tersebut, terdapat potensi penghindaran pajak. Menurut Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John Hutagaol, saat ini, pemerintah tengah menyusun peraturan perpajakan terkait bentuk pengelolaan investasi trust tersebut.

“Kemenkeu melalui DJP, mendapatkan info untuk menyusun peraturan perpajakan terkait investasi trust, untuk mendukung DJP untuk mensukseskan tax amnesty dan juga optimalisasi penerimaan pajak,” papar John dalam konferensi pers di Gedung DJP, Selasa (20/9/2016).

John menguraikan, pihaknya menilai, terdapat indikasi kuat bahwa mekanisme trust memiliki ruang khusus untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam skema trust memungkinkan pemilik aset atau settler dan penerima manfaat atas aset atau beneficiary, memanfaatkan kebijakan pajak di tempat lembaga yang dititpkan atau trustee, sehingga tidak perlu membayar pajak.

Biasanya, Wajib Pajak (WP) akan memanfaatkan non double taxation, dimana aset WP tersebut tidak dikenakan pajak baik oleh negara asal maupun negara tempat aset tersebut berada. Padahal, aset tersebut telah menghasilkan keuntungan.

Contohnya, kata John, trust tersebut didirikan di Singapura di mana negara tersebut menganut sistem perpajakan teritorial. Dengan sistem tersebut, maka negara tersebut hanya akan mengenakan pajak yang penghasilan asetnya di Singapura.

Namun, jika penghasilan aset tersebut berasal dari luar negeri, maka tidak akan dikenai pajak. Kemudian, oleh pihak trustee, penghasilan aset tersebut diinvestasikan di Hongkong.

“Hongkong juga menganut sstem pajak teritorial, Hongkong dan singapura juga memiliki tax treaty. Jadi WP tidak bayar pajak,” ujarnya.

John menuturkan, jenis investasi ini banyak diminati oleh masyarakat di berbagai negara. Oleh sebab itu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) telah membuat aturan mengenai investasi trust ini.

“Trust itu investasi yang cukup menarik dan telah ramai dibicarakan di internasional. Otoritas pajak di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan telah membuat kebijakan mengenai Trust,” lanjutnya.

Meski begitu, John menekankan, tidak semua investasi trust tersebut memiliki tujuan untuk menghindari pajak. Sebab pada awalnya trust memang murni dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai instrumen investasinya.

“DJP telah mengetahui dan memahami pola penghindaran pajak melalui mekanisme trust  Untuk itu diharapkan wajib pajak tidak lagi melakukan upaya penghindaran pajak melalui mekanisme trust” tegasnya.

John mengakui, penysuunan aturan trust tersebut cukup rumit, karena system hukum di Indonesia bukan common law, melainkan civil law, dimana pembayaran pajak dilakukan secara sukarela. Karena itu, untuk membantu menyelesaikan aturan terkait trust tersebutu, DJP mengundang pakar trust internasional asal Inggris, Fillipo Noseda.

Fillipo membenarkan jika skema trust bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hal tersebut bergantung pada jenis trust yang digunakan. Dia menguraikan, dalam skema trust transparan  atau trust bukan diskresi, settlor telah menentukan dengan jelas siapa penerima benefit di awal.

Jika settlor bisa mengambil kembali aset dan menerima keuntungan atasnya maka pajak dikenakan pada settlor. Sementara, jika settlor tidak memiliki kuasa untuk mengambil kembali aset sehingga settlor dianggap sudah tidak memiliki kuasa atas aset terkait maka pajak dikenakan pada beneficiary.

Kemudian ada juga skema trust yang disebut discretional trust atau trust diskresi. Trust jenis ini tergolong skema trust yang tidak transparan. Dalam hal ini, settlor memberikan kuasa sepenuhnya kepada trustee untuk menentukan besaran benefit, siapa yang akan menerima benefit dan kapan benefit tu diberikan kepada beneficiary.

“Jadi settlor tersebut hanya menyerahkan aset dan menentukan kelompok penerima benefit. Sehingga, trustee memiliki kebebasan dan itu yang menyebabkan (aset) sulit untuk dipajaki,” jelasnya. (ken/jpgrup)

Respon Anda?

komentar