Perusahaan Tambang Bantah Pernah Janjikan Beasiswa untuk Tokoli

570
Pesona Indonesia
Ormas Gema Lingga berunjuk rasa, kemarin. foto:hasbi/batampos
Ormas Gema Lingga berunjuk rasa. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Terkait dana beasiswa dari perusahaan Tambang Batu Besi, PT Tri Dinasti Pratama di Tokoli Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang, Organisasi Masyarakat (Ormas) Gema Lingga meminta perusahaan dan pemerintah desa transparan. Gema juga meminta, Pansus Tambang yang dibentuk DPRD kabupaten Lingga ikut menjembatani persoalan ini agar terang benderang.

Hal tersebut disampaikan langsung, Ketua Gema Lingga, Zuhardi. Melihahat gejolak di lapangan pasca tambang dan timbulnya konflik internal antara masyarakat, kata Zuhardi, perlu segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Termasuk dana beasiswa yang disebut-sebut masyarakat pernah dijanjikan pihak perusahaan.

“Kita minta perusahaan dan pemerintah desa juga pansus tambang bersama-sama mencarikan solusi dari persoalan ini. Kita tidak mau persoalan ini berlarut-larut,” kata Zuhadi yang lebih akrab disapa Juai tersebut, Selasa (20/9).

Dikatakan Juai, informasi dilapangan saat ia turun langsung ke Dusun II Tokoli, warga mempertanyakan dana beasiswa dari perusahaan tambang. Hal tersebut juga telah ia sampaikan dalam orasi Gema di kantor DPRD beberapa waktu lalu.

“Perusahaan belum pernah sama sekali duduk bersama masyarakat. Semua hanya lewat telpon. Jadi tidak akan ada titik temu. Kita minta pansus menjadi mediator antara warga dan perusahaan terkait,” sambungnya.

Informasi yang diperoleh koran Batam Pos, munculnya kesepakatan bantuan dana beasiswa untuk warga Desa Pulau Batang setelah warga melakukan penolakan atas aktivitas tambang di pulau kecil tersebut. Warga merasa, pengeluaran izin oleh pemerintah pada tahun 2012 lalu secara sepihak bahkan pemerintah maupun perusahaan terkait tidak pernah memberikan sosialisasi terhadap dampak ataupun aktivitas dilahan masyarakat yang disewa perusahaan.

“Makanya kita ajukan kesepakatan kepada perusahaan, salah satunya beasiswa bagi anak-anak di sini,” ungkap Jamaludin, salah seorang warga Tokoli yang memiliki surat kuasa dari 30 orang wali murid desa Pulau Batang tersebut.

Sementara itu, Direktur PT Tri Dinasty Pratama, Ferdy yang dikonfirmasi Batam Pos saat disinggung terkait dana beasiswa yang disebut-sebut masyarakat membantah pernah menjanjikan hal tersebut. Ia mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan kewajiban kompensasi dan membayar DKTM. Terkait beasiswa, sama sekali kata Fredy tidak pernah ada perjanjian.

“Kewajiban yang lain, semua sudah kita lunasi baik kompensasi maupun DKTM. Soal dana beasiswa itu tidak pernah ada dan perusahaan tidak pernah berjanji,” beber Fredy yang dihubungi wartawan.

Fredy juga mengatakan, terkait aktivitas di Pulau Tokoli, Desa Pulau Batang tersebut, pihaknya telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dan oprasi produksi (OP) yang berlaku hingga tahun 2019. Meski saat ini pihaknya tidak melakukan operasi, seluruh alat berat maupun barang-barang oprasi tambang masih berada di Pulau Tokoli.

“Sementara operasinya stop dulu. Karena tidak bisa ekspor. Kita masih menunggu. Soal beasiswa itu tidak ada,” bantahnya.

Ditempat lain,Kketua Pansus Tambang DPRD Kabupaten Lingga, Khairil Anwar mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan rapat internal mengenai persoalan di Tokoli. Timbulnya konflik internal dalam masyarakat dan persoalan tuntutan warga soal dana beasiswa tersebut sedang dipelajari pansus. “Ini kita masih rapat persoalan di Tokoli. Belum ada hasil, secepatnya akan kita sampaikan kepada media,” jawab Anwar singkat disela-sela rapat Pansus. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar