Presiden Bubarkan Komite KEK di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun

689
Pesona Indonesia

jokowi_pengumuman_HLbatampos.co.id – Pemerintah kembali membubarkan lembaga nonstruktural (LNS) yang dinilai tumpang tindih dengan kementerian. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (20/9), diputuskan sembilan LNS dibubarkan. Salah satunya, Komite Pengarah Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, Karimun.  Kini, masih ada sekitar 21 LNS lain yang sedang dievaluasi keberadaannya. Bila pada akhirnya dinilai tidak efektif, maka bakal dihilangkan.

Presiden Joko Widodo menuturkan, pembubaran LNS itu berkaitan dengan penataan birokrasi di pemerintahannya.  Harus ada langkah untuk menata lembaga-lembaga yang selama ini dinilai terfragmentasi. ’’Agar lebih efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih satu dnegan lainnya,’’ terangnya.

Dari catatan KemenPAN-RB, saat ini pemerintah masih memiliki sedikitnya 115 LNS yang tersebar di berbagai bidang. Sebanyak 85 di antaranya dibentuk berdasarkan perintah UU. Enam LNS dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sedangkan sisanya, 24 LNS dibentuk dengan dasar hukum Perpres dan Keppres.

Menurut Jokowi, jumlah LNS 115 tu masih terlampau banyak. Karena itu, harus ada penataan lagi. Pada 2014, sudah ada 10 LNS yang dibubarkan. Kemudian, pada 2015 dua LNS dibubarkan.

’’Tahun ini saya minta penataan difokuskan pada LNS yang dibentuk berdasarkan PP, Perpres, atau Keppres,’’ lanjut mantan Wali Kota Solo itu.

Bagi LNS yang masih akan dipertahankan, dia meminta KemenPAN-RB melihat kemungkinan penggabungan. ’’LNS yang sudah jelas tumpang tindih dengan kementerian, saya minta dibubarkan dan tugas fungsinya diintegrasikan kembali ke kementerian yang berkesesuaian,’’ tambahnya.

Rapat tersebut akhirnya memutuskan sembilan LNS bubar, yakni:

  1. Badan Benih Nasional,
  2. Badan Pengendalian Bimbingan Massal,
  3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan,
  4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun,
  5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi,
  6. Dewan Kelautan Indonesia,
  7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,
  8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional,
  9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Dari sembilan lembaga tersebut, enam di antaranya dibentuk berdasarkan Keppres. Sisanya berdasar Perpres.

Kemudian, empat lembaga dibentuk pada era Presiden Soeharto. Sedangkan, lima lembaga lain dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan demikian, saat ini masih tersisa 106 LNS. 85 dibentuk oleh UU, enam dibentuk oleh PP, dan sisanya 15 LNS dibentuk berdasarkan Perpres dan Keppres.

MenPAN-RB Asman Abnur menuturkan, lembaga-lembaga itu akan dikembalikan fungsinya kepada  kementerian terkait. Misalnya Badan Benih Nasional yang akan kembali ke Kementerian Pertanian. Tujuannya tidak hanya pengembalian fungsi.

’’Mudah-mudahan dengan pembubaran ini akan ada efisiensi di bidang anggaran,’’ ujarnya.

Disinggung mengenai nasib para pegawainya, Asman memastikan pihaknya sudah menyiapkan langkah. Asman menuturkan, jumlah PNS di lembaga-lembaga tersebut tergolong sedikit. Hanya sekitar 10-20 orang di tiap lembaga.

’’Ini kami kembalikan lagi ke kementeriannya masing-masing,’’ lanjutnya.

Sementara, untuk honorer, mau tuidak mau harus mengikuti UU Honorer. Pelaksanaan Pembubaran tersebut nantinya masih akan menunggu perpres. (byu/jpgrup)

Respon Anda?

komentar