Tanjungpinang Ragu Menerapkan Full Day School

564
Pesona Indonesia

Dadang-AG-2-F,Yusnadibatampos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) boleh saja tetap menggeber kajian penerapan sistem full day school (FDS) secara nasional. Namun, yang perlu diingat, bahwasanya kajian ini harus matang dan komprehensif. Tidak bisa berlaku parsial untuk wilayah perkotaan saja.

Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, HZ Dadang AG menukas demikian. Menurutnya, bilamana nanti kajian itu ikut menetapkan Tanjungpinang sebagai wilayah percontohan FDS harus ada kerja dan komitmen bersama terlebih dahulu.

“Ya kajiannya juga harus matang. Juga harus ada kerja dan komitmen bersama tentang keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang dulu dong di sekolah yang bakal diterapkan FDS,” kata Dadang, Selasa (20/9).

Tanpa kesiapan sarana dan prasarana, Dadang melihat agak sulit memberlakukan FDS. Apalagi masih ada sejumlah sekolah di Tanjungpinang yang menerapkan double-shift alias sebagian masuk pagi, sebagian masuk petang.

“Harus dilihat juga kan fasilitas di luar dari ruang kelas. Laboratoriumnya seperti apa, tamannya ada atau tidak, ruang ibadahnya sudah layak atau belum,” ungkap mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri ini.

Keberadaan fasilitas luar kelas semacam itu, sambung Dadang, jadi kebutuhan primer. Mengingat pemberlakuan FDS merupakan penerjemahan dari pendidikan karakter. Sehingga proses pembelajaran tidak melulu berlangsung dalam kelas. Bilamana fasilitas di sekolah belum mencukupi untuk pemberlakuan FDS tentu bakal menyulitkan sekolah itu sendiri. Ini yang Dadang tidak kehendaki.

Sehingga ia menilai perlu ada perhatian bersama dari Pemerintah Provinsi Kepri dan juga pemerintah pusat. “Tapi kalau memang Tanjungpinang ditetapkan (pilot project FDS), ya mau tidak mau harus siap. Tapi ya itu tadi, harus bersama-sama menyiapkannya,” ungkap Dadang.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang, Pepy Candra berpendapat, bilamana memang sudah bulat penerapan FDS di Tanjungpinang yang bisa saja masuk dalam topografi percontohan FDS di wilayah pesisir, masih ada sejumlah hal yang harus dilakukan.

“Jangan lupakan SDM. Kalau fasilitas sudah lengkap, tapi SDM seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya tidak ikut dibina dan dipahamkan apa itu FDS, juga bakal sulit terlaksana secara apik,” katanya.

Sebagai seorang ibu yang punya anak dalam usia sekolah, Pepy menilai pemberlakukan FDS ada nilai lebihnya. Namun, semangat untuk memperbaiki sistem pendidikan tidak lantas boleh mengabaikan kesiapan di lapangan. “Saya percaya FDS itu artinya bukan seharian anak di sekolah seperti ditahan begitu. Tapi lebih diberdayakan dengan program-program tambahan yang edukatif,” ucapnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Staf Ahli Mendikbud Bidang Pendidikan Karakter, Arie Budiman, mengatakan proyek percontohan FDS ini diterapkan mulai tahun pelajaran 2017/2018. Untuk merealisasikan rencana piloting FDS itu Arie mengatakan Kemendikbud telah melakukan serangkaian kegiatan. Di antaranya adalah konsultasi publik. Kemudian menghimpun praktik baik (best practice) dari sekolah-sekolah yang telah menerapkan FDS.

“Yang tidak kalah penting, Kemendikbud mengkaji penentuan kriteria sekolah sasaran piloting FDS itu,” paparnya.

Menurut Arie, agenda utama dalam penerapan FDS itu adalah untuk penguatan pendidikan karakter. Menurutnya, isu ini bukan menjadi barang baru di sekolah-sekolah pada umumnya. Sebab Kemendikbud sudah menggulirkan pendidikan karakter sejak 2010 silam. Isu pendidikan karakter lantas menjadi tema utama dalam Kurikulum 2013.

Arie menjelaskan sampai sekarang Kemendikbud belum menetapkan jumlah sekolah sasaran implementasi piloting FDS. Untuk pemanasan piloting FDS Arie mengatakan akan dimulai semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Semester genap tahun pelajaran 2016/2017 ini dimulai pada Januari tahun depan.

“Kita menyebutnya pra-piloting,” ucapnya. Di fase pra-piloting ini jumlah sekolah yang ditunjuk Kemendikbud untuk menjalankan FDS sangat terbatas sekali. Jauh lebih kecil dibanding saat diterapkan piloting pada tahun pelajaran 2017/2018 nanti.

Meskipun belum menetapkan unit sekolah yang menjadi sasaran piloting, Arie sudah memiliki kisi-kisi kriterianya. Di antaranya meliputi keberagaman sekolah-sekolah di Indonesia. Dia menjelaskan piloting harus mewakili sekolah dari aspek geografis. Yakni harus mewakili sekolah perkotaan, pinggiran, dan di desa-desa pelosok.

Kemudian juga mempertimbangkan aspek inisiatif atau permintaan dari sekolah/pemda. Pertimbangan berikutnya adalah sekolah pelaksana Kurikulum 2013, aspek akreditasi, serta mewakili sekolah negeri dan swasta. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar