Pansus Pastikan Dinas Kebudayaan Berdiri Mandiri

378
Pesona Indonesia
 Teddy Jun Askara. foto:rpg
Teddy Jun Askara. foto:rpg

batampos.co.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemprov Kepri, Teddy Jun Askara dengan lantang menegaskan, Dinas Kebudayaan Kepri tetap akan berdiri mandiri, lain kata, jajaran tim Pansus akan berjuang sebisa mungkin agar Disbud Kepri tidak dilebur dengan instansi lain.

“Dari pandangan fraksi kemarin kan sudah jelas. Bahwasanya Disbud Kepri tetap harus dipisahkan dan jangan dilebur. Apa pun alasannya, kami di Pansus DPRD Kepri akan mempertahankan itu,” tegas Teddy, Rabu (21/9).

Akan sangat tidak tepat, kata Teddy, bilamana Disbud Kepri sampai dilebur. Bahkan bisa menuai preseden buruk bagi mereka. Apa sebab? Teddy melihat bahwasanya keberadaan Disbud Kepri tidak lain dan tidak bukan adalah motor penggerak kerja pemerintahan daerah selama lima tahun, utamanya dalam mewujudkan visi kepala daerah yang ingin menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu.

“Lingga saja sudah memutuskan untuk berpisah. Karena mereka sadar visi pemerintahan mereka berasaskan kebudayaan. Kepri juga semestinya begitu dengan tetap memperhatankan Disbud-nya,” kata politisi muda dari Fraksi Partai Golkar ini.

Bukan itu saja pandangan Teddy. Ia juga menilai bahwasanya selama ini yang terjadi adalah seringkali instansi pemerintahan dari daerah lain datang ke Kepri untuk belajar mengenai tata kelola kebudayaan. Lantaran, di Indonesia hanya tiga daerah saja yang memiliki dinas kebudayaan. Yakni, Bali, Yogyakarta, dan Kepri sendiri.

“Yang lain pada belajar ke sini, kenapa harus kemudian dilebur. Kan jadi aneh,” ungkap politisi yang akrab disapa TJA ini.

Dengan berdiri tunggal dan mandiri, Teddy menilai, tugas untuk membangun, merawat, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan itu bisa terfokus. Teddy yang juga merupakan anak dari seorang budayawan Melayu ini paham betul betapa kerja-kerja budaya bukanlah jenis kerja yang biasa. “Perlu serius yang di atas serius. Jadi kalau digabung dengan dinas pariwisata atau pendidikan, nanti dikhawatirkan tidak terfokus,” ungkapnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar