Pembangunan Infrastruktur Kepri, Prioritaskan Pulau Terdepan

465
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta (21/9). foto:humas pemprov
Gubernur Kepri saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta (21/9). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bertekad untuk memantapkan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Kepri, khususnya di daerah perbatasan. Atas dasar itu, Gubernur berharap koordinasi dan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kepri.

Bagi Gubernur, pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terdepan di Kepri sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keinginan tersebut disampaikan Gubernur usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta (21/9). Rakor ini dipimpin langsung Menko Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.

“Kepri sendiri memiliki 19 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sebagian di antaranya berpenghuni. Infrastruktur yang dibutuhkan di pulau-pulau terdepan adalah seperti pelabuhan. Karena akan membuka akses untuk arus barang, uang dan orang. Infrastruktur itu juga akan membuka akses ekonomi,” ujar Nurdin.

Gubernur yakin, kehadiran infrastruktur itu nanti semua akan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi Kepri. Jika tiap daerah aksesnya sudah baik, Gubernur ingin pemerataan kesejahteraan ada di tiap pulau-pulau di Kepri.

“Dengan merata, kita ingin semua masyarakat Kepri menikmati,” jelasnya.

Terkait persoalan membangun dari pinggiran juga ditegaskan Menko Polkam Wiranto. Menurut Wiranto, dengan membangun dari pinggiran atau perbatasan, semua ini bisa menjawab cita-cita bangsa. Pertahanan dan keamanan akan lebih kuat.

“Pembangunan akan lebih bagus, ada infrastruktur di sana. Kalau pembangunan terpadu maka pemerataan kesejahteraan mulai muncul,” kata Menko Polkam.

Menurut Wiranto, untuk pembangunan perbatasan, kebijakan pemerintah sudah pada jalur yang benar. Karena itu Wiranto menegaskan perlu keterpaduan, sinergi dan kebersamaan diantara kementerian lembaga dan pemerintah daerah.
Wiranto mengilustrasikam semua ini ibarat membangun rumah. Ada spesial pondasi, spesial struktur, tembok, listrik, air, atap, yang semuanya harus terpadu.

“Bayangkan mereka tak terpadu, seenakmya sendiri, rumah yang disiapkan pasti tapi tidak nyaman,” papar Wiranto.

Sementara itu, Mendagri Tjahyo Kumolo menambahkan fokus di perbatasan tidak hanya mempercepat pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan, tetapi ada faktor pertahanan dan keamanan yang tidak terpisahkan.Karena itu Mendagri ingin pembangunan perbatasan perlu keterpaduan dan kebersamaan.

“Tahun 2017 wajah perbatasan kita harus 1.000 persen lebih baik dari negara tetangga,” tegas Tjahyo.

Pada rakor dengan tema “Melalui Rakor Pengendalian Kita Wujudkan Batas Wilayah Negara dan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan” tersebut hadir juga dalam pertemuan itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo serta Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar