Pemerintah Tak Serius Garap Sektor Minerba, Rp 23,7 Triliun Terancam Hilang

232
Pesona Indonesia
Kapal tongkag memuat batu bara. Foto: beritatrans.com
Kapal tongkag memuat batu bara. Foto: beritatrans.com

batampos.co.id – Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sekotar mineral dan batu bara (Minerba) serta kehutanan cukup besar. Potensi pemasukan pada bidang minerba saja mencapai Rp 23,7 triliun. Namun uang sebesar itu terancam hilang, jika pemerintah tidak serius memanfaatkan peluang emas itu.

Banyak sumber pendapatan negara bukan pajak. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, terdapat pendapatan cukup besar. Mulai 2005 hingga 31 Agustus 2016, PNBP mencapai Rp 1,863 triliun. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pemasukan itu berasal dari pembayaran denda, hasil lelang aset barang sitaan, gratifikasi, dan biaya perkara.

Khusus untuk hasil lelang aset sitaan jumlahnya mencapai Rp 13,338 miliar. Pendapatan itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Laode menyatakan, selain pendapatan dari penanganan perkara, pihaknya juga melakukan kajian terhadap potensi PNBP pada sektor lain. Salah satunya pada sektor mineral dan batu bara. Pihaknya sudah melakukan kajian terhadap potensi pendapatan dari minerba. Komisinya menerima data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta gubernur.

Hasil dari kajian itu, kata dia, terdapat potensi pendapatan sebesar Rp 23,7 triliun dari sektor minerba. Nilai itu cukup besar. Menurutnya, nilai itu bukan korupsi, tapi bisa menjadi potensi korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah harus memanfaatkan potensi itu dan memungutnya menjadi pendapatan sah untuk negara.

Banyak persoalan yang terjadi pada sektor minerba. Salah satunya dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). KPK menemukan ada sekitar 3.000 lebih IUP yang tidak clean and clear.

Tidak beresnya masalah itu bergantung pada kepala daerah masing-masing. Sebelumnya perizinan menjadi kewenangan bupati atau walikota. Setelah ada perubahan aturan, kewenangan berpindah ke gubernur.

Pejabat kelahiran 1965 itu menyatakan, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan gubernur untuk menyelesaikan persoalan. Dia pernah datang ke Kalimantan Timur. Di sana, para bupati dikumupulkan untuk membahas masalah perizinan. Menurut dia, banyak gubernur yang tidak mempunyai data, karena sebelumnya izin ditangani bupati.

Awalnya, kata dia, KPK memberi deadline kepada gubernur akan menyelesaikan persoalan izin itu sampai Mei. Namun, sampai waktu ditentukan, masalah itu belum selesai. Akhirnya batas waktu diundur sampai Oktober mendatang. Ia berharap, masalah IUP sudah bisa dituntaskan, sehingga tidak ada pendapatan yang bocor.

Selama ini, terang dia, sesuai temuan KPK di lapangan ada perusahaan yang tidak mempunyai NPWP, ada pula perusahaan yang melaporkan hasil minerba. Buruknya manajemen itulah yang menjadikan potensi pendapatan tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Kami sudah rekomendasikan gubernur untuk menyelesaikannya,” ujar alumnus Universitas Hasanuddin Makassar itu.

Selain minerba, pihaknya juga melakukan kajian pada sektor kehutanan. Menurutnya, sejak 2003 hingga 2014, pemerintah hanya mendapatkan dana reboisasi sekitar Rp 31 triliun. Padahal, lanjut dia, menurut hitungan KPK pemerintah bisa mendapat pendapatan mencapai Rp 93,4 triliun.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, instansinya sudah melaporkan hasil kajian itu kepada pemerintah. “Kami tunjukkan potensinya,” paparnya.

Jika tidak dimanfaatkan, maka potensi itu akan hilang. Dia berharap, pendapatan itu bisa diraih pemerintah dan bisa digunakan untuk kemaslahatan rakyat. KPK sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait potensi penghasilan yang cukup besar itu. (lum/jpgrup)

Respon Anda?

komentar