Perpindahan PNS di Anambas Tak Sesuai Prosedur

1297
Pesona Indonesia
Pengambilan sumpah sekaligus penyerahan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS di halaman Kantor Bupati Anambas, Senin (19/9). foto:syahid/batampos
Pengambilan sumpah sekaligus penyerahan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS di halaman Kantor Bupati Anambas, Senin (19/9). foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Kepala Bidang Mutasi Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Safari, menjelaskan terkait sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan Februari hingga Agustus 2016 sebanyak 101 orang. ASN yang telah direkomendasikan oleh bupati sekarang yakni Abdul Haris sebanyak 81 orang, sedangkan 20 orang direkomenadikan oleh Pj Bupati Kepulauan Anambas sebelumnya.

Safari mengatakan pengajuan mutasi itu dimulai pada saat Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kepulauan Anambas Eko Sumbaryadi menjabat dan ia telah mengeluarkan rekomendasi pengajuan mutasi kepada ASN sebanyak 20 orang. Dua diantaranya sudah diterima didaerah lain sementara itu 18 lainnya masih ada di Anambas. “Namun hal itu tidak melalui proses yang mestinya dilakukan oleh ASN yakni harus memenuhi proses persyaratan yang dimintai oleh BKD,” ungkapnya kepada wartawan Rabu (21/9).

Menurutnya bagi ASN yang ingin mengajukan pindah atau mutasi mesti mengurus surat rekomendasi dari daerah tujuan. Lebih penting lagi ASN itu harus mendapatkan surat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum ia mengajukan pengajuan pindah kepada BKD.

Setelah syarat yang diminta oleh BKD terpenuhi, maka pihaknya akan melanjutkan pengajuan tersebut kepada bupati. Hal itu berlaku bagi seluruh ASN yang ingin mengajukan pindah.

“Bagi ASN yang ingin mengajukan pindah harus melalui mekanisme dan aturan. Mestinya harus mendapatkan rekomendasi tanda terima dari daerah tujuan. Jika hal itu bisa dilakukan maka proses pengajun pindah akan ditindaklanjuti, terkecuali bagi ASN yang pernah tugas belajar oleh daerah belum bisa mengajukan pindah,” katanya.

Ketika ditanya bagi ASN yang mengajukan pindah dan masih memiliki hutang kepada pihak bank dengan mengadaikan Surat Tugasnya ia tidak bisa mencampuri hal itu, sebab bukan wilayah kerjanya. Namun ia menegaskan, untuk menghindar dari hal yang tidak diinginkan maka ASN yang hendak pindah harus mendapatkan surat persetujuan dari kepala SKPD yang bersangkutan.

Safari mengatakan terakhir ada 38 orang yang telah diterima di daerah lain dengan rincian 8 orang di Provinsi Kepri, Kota Batam 2 orang, Kabupaten Lingga 1 orang, Kabupaten Natuna 5 orang, Kota Tanjungpinang 10 orang, Kabupaten Karanganyar 1 orang, Provinsi Bengkulu 1 orang, Kementerian Pembangunan Desa tertinggal 1 orang, sedangkan Provinsi Riau sebanyak 9 orang.

“Total semuanya 101 ASN yang mengajukan pindah keluar dari Kabupaten Kepulauan Anambas terhitung mulai dari Februari hingga Agustus 2016. Sebagian sudah banyak yang diterima oleh daerah lain, namun 18 orang lainnya masih mencari daerah dimana ia akan bekerja, artinya belum jelas, karena prosesnya tidak melalui prosedur yang benar,” pungkasnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar