Sidak Pansus RPJMD Temukan Kejanggalan Izin dan Reklamasi Perusahaan Tambang

499
Pesona Indonesia
Pansus RPJMD saat meninjau PT BGMM. foto:ichwanul fahmi/batampos
Pansus RPJMD saat meninjau PT BGMM. foto:ichwanul fahmi/batampos

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun mendapati PT Bukit Granit Mining Mandiri (BGMM) tidak serius melaksanakan reklamasi pascatambang. Soalnya, upaya reklamasi yang dilakukan hanya dengan menanam secara acak-acakan.

“Kami dapati kalau reklamasi pascatambang yang dilakukan PT BGMM tidak serius. Kami lihat, hanya ada beberapa pohon aja yang ditanam di lokasi pascatambang batu granit,” ungkap Ketua Pansus RPJMD, Rasno, Rabu (21/9) kemarin.

Aktivitas perusahaan tambang batu granit di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, ini pun cukup banyak mengundang tanya pansus. Di antaranya, tidak jelasnya areal batas konsesi tambang. Kemudian, di tengah areal tambang atau berjarak 20 meter dari pabrik pengolahan masih terdapat pemakaman umum.

“Dua kondisi yang kita lihat langsung, jelas mengundang tanya. Masa, perusahaan tambang batu granit tidak memiliki patokan areal tambang yang jelas. Apalagi, di dalam areal tambang masih terdapat pemakaman umum. Ini patut kita pertanyakan,” sergah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Masih ada lagi kejanggalan lainnya. Seperti, pembuangan limbah yang tidak safety. Sehingga menimbulkan pencemaran udara. Masih adanya lahan warga yang belum dibebaskan. Selanjutnya, kontribusi untuk daerah akibat adanya aktivitas penimbunan di sekitar pelabuhan atau jeti.

“Paling parah, Direktur PT BGMM yang kami temui tidak bisa menjelaskan semua pertanyaan Tim Pansus. Terutama izin perpanjangan operasional diterbitkan oleh pemerintah daerah pada 6 Oktober 2014. Padahal, sesuai UU nomor 23 tahun 2014, kewenangan perizinan pertambangan sudah berada di tingkat provinsi,” beber Rasno.

Usai ke PT BGMM, tim Pansus RPJMD melanjutkan sidak ke PT Karimun Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) di Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat. Di perusahaan tambang batu granit ini, lagi-lagi Pansus mendapatkan IUP terkait perpanjangan pengoperasian pertambangan hanya diterbitkan oleh pemerintah daerah.

“Itupun izin yang dikantongi terbit tanggal 28 November 2014. Artinya, sudah melewati satu bulan pascaterbitnya UU nomor 23 tahun 2014,” sebutnya.

Perusahaan batu granit yang tidak untuk diekspor ini, ternyata menjual pasir das (batu yang dihaluskan, red). “Makanya, kami (Pansus, red), mempertanyakan apakah ada kontribusi untuk daerah dari penjualan pasir das tadi. Karena yang kita tahu, PT KDH hanya memproduksi batu granit untuk memenuhi kebutuhan lokal. Tidak termasuk pasir das,” kata Rasno.

Untuk mendapatkan kepastian jawaban dari manajemen PT BGMM maupun PT KDH, Pansus RPJMD bakal menggelar rapat dengar pendapat hari ini, Kamis (22/9). (enl/bpos)

Respon Anda?

komentar