Sulit Awasi Perbatasan, Pos TNI Akan Dilengkapi Drone

350
Pesona Indonesia
Drone milik TNI AD bantuan dari LAPAN. Foto: tempo.co
Drone milik TNI AD bantuan dari LAPAN. Foto: tempo.co

batampos.co.id –┬áMenteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berjanji akan lebih memprioritaskan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain daripada membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) baru seperti persenjataan berat atau kendaraan tempur (ranpur).

Dia berencana menambah fasilitas di seluruh pos perbatasan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah tapal batas negara yang seringkali terjadi pelanggaran.

Ryamizard menjelaskan bahwa selama ini anggota TNI yang bertugas mengawasi perbatasan negara sering menjumpai kesulitan. Terutama untuk menjangkau medan yang berat.

Salah satunya di perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Merauke, Papua yang banyak terdapat sungai besar dan rawa-rawa.

“Kalian di sini dalam rangka tugas negara, jadi apapun tugas negara itu harus sukses. Untuk itu, peralatan pendukung yang mampu dilaksanakan kita akan sediakan. Seperti kendaraan rawa-rawa dan juga kemudian membangun pos permanen. Itu harus bisa,” kata Ryamizard.

Untuk pos perbatasan di daerah lain juga dijanjikan hal yang serupa sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, Ryamizard juga mengatakan bahwa dirinya ingin menyediakan drone untuk ditempatkan di setiap pos perbatasan di seluruh Indonesia.

“Dengan drone itu anggota bisa mengetahui kondisi daerah sekitarnya dengan mudah. Kemudian juga dimanfaatkan untuk mendeteksi titik api di hutan,” terangnya.

Dia menilai penyediaan fasilitas tambahan untuk pengamanan di wilayah tapal batas lebih mendesak dibanding penambahan alutsista. Menurutnya, pelanggaran di wilayah perbatasan seperti penyelundupan narkoba, illegal logging, illegal fishing, dan perdagangan manusia masih cukup tinggi.

Selain itu, dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah tapal batas juga lebih realistis dan murah meriah.

“Dibanding beli alutsista baru nggak ada apa-apanya, beli satu pesawat bisa Rp 1,3 triliun, paling untuk perbatasan nggak sampai Rp 500 miliar,” ujarnya. (dod/jpg)

Respon Anda?

komentar