Tunda Tiga Mega Proyek, Pemko Tanjungpinang Hemat Rp 68 M

391
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang menunda pelaksanaan tiga proyek pembangunan fisik pada tahun 2016 ini. Penundaan ini membuat kas daerah berhasil menghemat pengeluaran sekitar Rp 68 miliar. Ada pun ketiga proyek yang ditunda pengerjaannya tahun ini itu adalah pembangunan masjid terapung, rehabilitasi Stadion Sulaiman Abdullah sebagai pusat sarana olahraga, dan pembangunan pusat kuliner di kawasan Melayu Square.

“Tiga rencana itu bukan berarti dibatalkan. Hanya ditunda saja pelaksanaanya tahun ini,” tegas Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, kemarin.

Kebijakan ini mesti diambil Pemko Tanjungpinang, kata Lis, lebih dikarenakan defisit keuangan yang mendera pemerintah pusat dan daerah. Sehingga secara tidak langsung juga berimbas pada pengurangan dana bagi hasil yang semestinya menjadi hak Pemko Tanjungpinang.

Bila nanti neraca keuangan daerah sudah membaik, ketiga proyek pembangunan fisik itu akan dilanjutkan. Mengingat, kata Lis, rencana penyusunannya sudah rampung dan tinggal mencari sumber dana pelaksanaannya.

Sementara itu, pada kerangka APBD Perubahan Pemko Tanjungpinang tahun ini, dalam menyusun kebijakan pembiayaan daerah, Pemko Tanjungpinang lebih mencakup kepada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. “Ada dana Rp 16,407 miliar dari SiLPA yang ikut mengerek kekuatan pembiayaan di anggaran perubahan ini,” ungkap Lis.

Bila pada anggaran murni Pemko Tanjungpinang hanya menargetkan perolehan SiLPA sebesar Rp 10 miliar, rupanya terjadi peningkatan penerimaan yang cukup signifikan mencapai 64,08 persen. Hal ini dikarenakan pada struktur APBD Perubahan terdapat penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA Badan Usaha Daerah (BUD) sebesar Rp 5,16 miliar, SiLPA Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sebesar Rp 8,991 miliar, dan SiLPA Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 2,256 miliar.

Tentu keberadaan SiLPA itu juga membantu kenaikan angka perubahan anggaran tahun ini. Bila pada anggaran murni direncanakan pengeluaran belanja daerah sebesar Rp 1,04 triliun, pada susunan perubahan ini naik 1,65 persen atau sebesar Rp 17,154 miliar sehingga menjadi Rp 1,058 triliun. Dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 437,9 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 620,687 miliar.

Lis menjelaskan, terjadi angka kenaikan pada pos belanja tidak langsung dan penurunan pada pos belanja langsung. “Kenaikan belanja tidak langsung itu digunakan antara lain untuk penyesuaian tunjangan daerah yang masih dianggarkan selama sembilan bulan. Sehingga perlu penambahan untuk tiga bulan terakhir serta beberapa perubahan pada struktur belanja hibah,” jelasnya.

Kepada jajaran anggota legislatif yang dalam sebulan ke depan bakal melakukan pembahasan, Lis mengharapkan agar struktur anggaran perubahan ini bisa lekas disahkan. Mengingat jangka waktu kerja tersisa pada anggaran tahun ini sekurang-kurangnya 100 hari ke depan. “Saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya APBD Perubahan ini bukan kepentingan Lis Darmansyah. Tapi juga kepentingan banyak orang Tanjungpinang,” ucapnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar