Distamben dan Kesbangpolinmas Tak Masuk SOTK Baru Pemkab Bintan

570
Pesona Indonesia
Fiven Sumanti. foto:fatih/batampos
Fiven Sumanti. foto:fatih/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah mengambil alih kedudukan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan. Sehingga Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bintan menghilangkan kedua dinas tersebut dari Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkab Bintan yang baru periode 2016-2021.

“Memang kedua dinas itu dihilangkan secara struktur dalam SOTK baru. Sebab dalam aturan yang berlaku, dua dinas itu diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov Kepri,” ujar Ketua Pansus Pembentukan SOTK, DPRD Bintan, Fiven Sumanti ketika dikonfirmasi, Kamis (22/9).

Dijelaskannya, Distamben Kabupaten Bintan itu langsung diambil alih oleh Pemprov Kepri. Pengambilan alih itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga dengan Kesbangpolinmas diambil alih Pemerintah Pusat. Namun untuk Kesbangpolinmas itu belum diterbitkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Pusat sehingga pengalihannya masih tergantung.

Karena proses pengalihannya masih tergantung, kata dia, kedudukannya di Pemkab Bintan masih tetap ada. Bahkan dinas tersebut juga dialokasikan dana untuk program kerjanya melalui APBDP Bintan 2016. Apablia sampai 2017 mendatang belum juga diturunkan SK pengalihannya, maka Kesbangpolinmas akan diangggarkan kembali melalui APBD Murni 2017.

“Kami tetap menganggarkan untuk Kesbangpolinmas sambil menunggu aturan baru itu. Jika dikembalikan ke daerah maka akan dimasuk kembali ke SOTK baru. Kalau tidak nasibnya sama kayak Distamben,” katanya.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Bintan, Arya Setya Darma mengakui jika dua dinas tidak dimasukkan ke dalam SOTK Baru. Namun khusus Kesbangpolinmas masih menunggu SK dari Pemerintah Pusat untuk proses pengalihannya sedangkan Distamben sudah diambil penuh kedudukannya oleh Pemprov Kepri. Namun Pemkab Bintan masih memiliki wewenang tapi di bidang panas bumi.

“Kami masih menunggu SK itu. Sehingga kepastiannya untuk dikembalikan kepada daerah atau diambil alih pusat belum tau,” jelasnya.

“Jadi selama belum ada SK, Kesbangpol tetap ada. Bahkan juga ada anggarannya sampai 2017 mendatang,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar