Mayor Agus Harimurti Mundur dari TNI

571
Pesona Indonesia
Komandan Yonif Mekanis 203/Arya Kemuning, Kodam Jaya, Mayor Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Instagram/agusyudhoyono
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Instagram/agusyudhoyono

batampos.co.id – Karir Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono di militer berakhir. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, Jumat (23/9/2016) siang ini.

Hal ini dibenarkan politikus Partai Demokrat Roy Suryo. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pengusungan nama Agus sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

“Iya, siang ini Agus akan mengajukan surat pengunduran diri dulu ke KSAD,” kata Roy, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (23/9/2016).

Roy menambahkan, langkah yang sama juga dilakukan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta pendamping Agus, Sylviana. Ia juga akan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Deputi bidang Kebudayaan dan Pariwisata Gubernur DKI Jakarta.

Agus dan Sylviana resmi ditetapkan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh Poros Cikeas pada Jumat dini hari (23/9/2016) di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor.

Agus dan Sylviana akan bertarung melawan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, setiap tentara yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada harus mengajukan pengunduran diri. Jika gagal menjadi kepala daerah, tentara itu tidak dapat kembali menjadi anggota TNI.

Gatot berkata, pengunduran diri dari dinas kemiliteran merupakan hal wajib bagi setiap personel TNI. Alasannya, seperti diatur UU 34/2004, tentara tidak boleh berpolitik praktis alias netral dalam proses demokrasi.

“Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang akan diberikan pensiun dini, sehingga pada saat Pilkada dia sudah bukan militer lagi,” ujar Gatot di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/9/2016).

Pada 9 Agustus lalu, Gatot menerbitkan Surat Telegram Panglima TNI bernomor ST/983/2016. Surat itu berisi ketentuan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada bagi setiap personel TNI.

Surat tersebut mengharuskan anggota TNI yang ingin berkompetisi di pilkada untuk membuat surat pengunduran diri. Pernyataan mundur itu tidak dapat ditarik kembali.

Setelah mengajukan pengunduran diri, Panglima TNI nantinya akan memberhentikan sang tentara secara hormat dari kesatuannya.

Apabila seorang tentara telah ditetapkan menjadi calon peserta pilkada, dalam 60 hari ia wajib menyerahkan keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan ke KPU.

Lebih dari itu, Gatot melarang penggunaan atribut maupun fasilitas TNI untuk kepentingan pilkada. (sumber: cnnindonesia.com)

Respon Anda?

komentar