Nelayan Leho Protes Kehadiran Kapal Isap Timah

851
Pesona Indonesia
Kapal-kapal milik nelayan tradisional di Leho. Mereka protes karena adanya kapal isap timah di sekitar areal tangkap nelayan. foto:sandi/batampos
Kapal-kapal milik nelayan tradisional di Leho. Mereka protes karena adanya kapal isap timah di sekitar areal tangkap nelayan. foto:sandi/batampos

batampos.co.id – Nelayan tradisional yang berada di Leho, Kecamatan Tebing, memprotes kehadiran kapal isap timah yang berada di sekitar areal tangkapan nelayan. Hal ini disebabkan dapat mengganggu kegiatan penangkapan ikan yang menjadi sumber untuk mencari nafkah.

”Meskipun belum lama kapal isap timah tersebut berada di lokasi yang menjadi tempat menangkap ikan nelayan-nelayan yang ada di Leho, tetap saja menggangu. Yang jelas, saya dapat laporan dari salah seorang nelayan sudah ada tiga utas jaring yang rusak. Untuk kepastian penyebabnya apa, saya masih menunggu nelayan yang bersangkutan datang,” ujar Ketua Nelayan Kecamatan Tebing, Rahim kepada koran Batam Pos, Kamis (22/9).

Adanya kapal isap timah di daerah Kecamatan Tebing, kata Rahim, sudah disampai ke pihak kecamatan. Namun, sampai sekarang belum ada informasi tindaklanjut. Menurutnya, seharusnya ada sosialisasi dari pihak perusahaan kepada nelayan sebelum menempatkan kapal atau sekali pun hanya untuk melakukan survei.

Sementara itu, Zainal alias Atan yang juga nelayan di Leho menyatakan, lokasi kapal isap saat ini dengan pantai tidak sampai satu mil. ”Lokasi ini memang benar-benar tempat nelayan yang menggunakan kapal kecil untuk menangkap ikan dan udang. Sehingga, sudah tentu memberikan dampak untuk para nelayan,” jelasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun, Hazmi Yuliansyah secara terpisah menyebutkan dia baru mengetahui dari laporan nelayan bahwa ada kapal isap di areal tangkap nelayan. ”Namun, kita tidak mengetahui kapal tersebut dari perusahaan mana. Karena, tidak ada pemberitahuan kepada kita secara resmi. Kemungkinan, karena saat ini perizinan tambang itu di provinsi, maka yang mengeluarkan izinnya pihak provinsi,” ungkapnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar