Pengukuran Lahan Sengketa di Tanjungpinang Ricuh

632
Pesona Indonesia
Sui Hok memaksa masuk area lahan sengketa saat pengukuran lahan oleh BPN di jalan Ir Sutami Tanjungpinang, Kamis (22/9). Foto:Yusnadi/Batam Pos
Sui Hok memaksa masuk area lahan sengketa saat pengukuran lahan oleh BPN di jalan Ir Sutami Tanjungpinang, Kamis (22/9). Foto:Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Pengukuran lahan yang diduga bersengketa di simpang Jalan Ir Sutami dan Dr Sutomo, Kecamatan Tanjungpinang Barat, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, Kamis (22/9) sekitar pukul 10.00 WIB diwarnai kericuhan. Sui Hok yang mengaku memiliki lahan seluas 38.528 meter persegi bersama rekannya dipaksa keluar dari lokasi lahan yang hendak diukur.

Pantauan dilapangan, Sui Hok dan rekannya dipaksa keluar dari lokasi yang hendak diukur tersebut oleh aparat keamanan dari Polres Tanjungpinang dan Kodim 0315 Bintan, karena ia melarang petugas BPN Kota Tanjungpinang untuk melakukan pematokan lahan bersama PT Samudera Mustika Minareksa. Sempat terjadi dorong-mendorong antara petugas dan Sui Hok. Petugas pun mengingatkan kepada pihak yang merasa keberatan terhadap kegiatan tersebut untuk tidak berbuat tindak diluar ketentuan.

Ketua LSM Pemantauan Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Kepri yang mewakili Sui Hok, Gede Suardana mengatakan lahan tersebut saat ini belum milik PT Samudera Mustika Minareksa, karena permohonan kasasinya yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) ditolak. Sehingga lahan tersebut masih berstatus quo atau kepemilikan belum tetap.

“Artinya, kedua belah pihak belum bisa melakukan kegiatan apa pun diatas lahan seluas 38.528 meter persegi itu,” kata Gede.

Dikatakan Gede, dalam putusan MA Nomor 1717/K/PDT/2009 menyatakan bahwa, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Samudera Mustika Minareksa, sehingga menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut sebesar Rp 500 ribu. Menurutnya pihak BPN Kota Tanjungpinang telah berani menentang keputusan tertinggi MA, sebagai putusan tertinggi di Indonesia. Artinya, pihak BPN Kota Tanjungpinang telah melakukan tindak pidana, karena melanggar putusan MA tersebut.

“Pihak perusahaan sah-sah saja mengajukan ke BPN, tetapi BPN harus mengacu pada putusan MA tersebut, ini jelas tindak pidana,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang, Januar menjelaskan, pihaknya dalam hal tersebut hanya berkapasitas sebagai pengukur lahan atas dasar permohonan PT Samudera Mustika Minareksa oleh pemohon Woendianto Sukiryo.

“Dasar kami melakukan pengukuran ini adanya pemohon Woendianto Sukiryo dari PT Samudera Mustika Minareksa yang sudah dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana persyaratannya,” ujarnya.

Dikatakan Januar, pengukuran lahan yang masih bersengketa tersebut, bukan sebagai kekuatan yuridis atau berkekuatan tetap dimiliki oleh pihak PT Samudera Mustika Minareksa. Hasil dari kegiatan tersebut adalah berbentuk gambar lokasi lahan yang diklaim Sui Hok tersebut.

“Pengukuran ini hasilnya palingan berupa gambar, kalau ada tuntutan dari pihak lain, silahkan saja. Gugat ke instansi terkait, karena putusan MA pun belum ingkrah,” pungkasnya.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar