Rotasi Pegawai dan Pelantikan Pejabat Pemkab Anambas Tunggu SOTK Baru

711
Pesona Indonesia
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan perda SOTK kepada DPRD Anambas dilantai satu gedung DPRD Anambas, Kamis (22/9). foto:syahid/batampos
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan perda SOTK kepada DPRD Anambas dilantai satu gedung DPRD Anambas, Kamis (22/9). foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris secara terang-terangan mengatakan bahwasanya saat ini pihaknya belum bisa melakukan pelantikan dan rotasi pegawai. Menurutnya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan.

Selain instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang tindaklanjut peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengatur penunjukan pelaksana tugas pada jabatan kosong, pihaknya juga melihat ketersediaan anggaran yang memadai.

“Tidak dipungkiri, beberapa kabupaten/kota ada yang melakukan pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan, khususnya untuk eselon III dan IV. Untuk eselon II harus melalui open biding yang membutuhkan waktu lama dan biaya,” ujarnya dalam rapat paripurna yang mengagendakan tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Kepulauan Anambas di gedung DPRD Anambas Kamis (22/9).

Haris mengatakan, pihaknya pun berkomitmen untuk memilih pelantikan dan rotasi pegawai setelah pengesahan Ranperda SOTK disahkan. Menurutnya, penjabaran tugas dan fungsi serta struktur organisasi perangkat daerah tidak dimuat dalam peraturan daerah, melainkan dijabarkan dalam peraturan bupati sesuai dengan instruksi dan format dari pihak kementrian dalam negeri. Perangkat daerah yang ada di Anambas berjumlah 33 SKPD. Terdiri dari dua sekretariat daerah masing-masing sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, satu inspektorat, 14 dinas daerah, enam badan daerah, tiga kantor dan tujuh kecamatan.

Sementara, rancangan organisasi perangkat daerah yang akan disampaikan berjumlah 30 perangkat yang terdiri dari dua sekretariat daerah yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, satu inspektorat, 15 dinas daerah, satu Satpol PP, empat badan daerah dan tujuh kecamatan. “Di luar usulan tersebut terdapat satu badan lainnya yakni Badan Pengelolaan Perbatasan yang masih berdiri sesuai amanat peraturan peundang-undangan,” bebernya.

Ia pun berharap, Ranperda ini segera dibahas guna optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kedepannya.

Ketua DPRD Anambas Imran, mengatakan, Ranperda tersebut akan dibahas setelah diterima oleh legislatif. “Kami selanjutnya akan membahas Ranperda tersebut untuk selanjutnya dibahas menjadi Perda,” ungkapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar