Sekwan Kepri Tidak akan Berikan Bantuan Hukum buat Pejabat Pengguna Narkoba

676
Pesona Indonesia
 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Hamidi. foto:rpg
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Hamidi. foto:rpg

batampos.co.id – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dipastikan tidak akan memberikan perbantuan hukum atas kasus pidana yang menjerat Amat Muhajir. Mengingat kasus yang menjerat Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kepri ini adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

“Untuk kasus narkoba, kami pastikan tidak akan ada bantuan hukum yang diberlakukan,” tegas Sekretaris DPRD Kepri, Hamidi, Kamis (22/9).

Lantas bagaimana status kepegawaian Muhajir? Hamidi menjelaskan keputusan mengenai status tersebut masih menunggu dari keputusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri. Apakah mesti dikeluarkan atau tidak, Hamidi masih belum bisa memastikan.

“Kami menunggu BKD. Dan BKD pun masih menunggu keputusan jalannya hukum. Namun, memang ada batas waktu yang ditolerir, yang mana kalau melewati batas itu akan diputuskan pengeluaran,” beber Hamidi.

Penangkapan Muhajir jadi pukulan telak bagi lingkungan kerja Sekretariat DPRD Kepri. Belum genap setahun lalu, ada dua tenaga harian lepas (THL) yang juga gagal lolos dari konsumsi obat-obatan terlarang ketika mengikuti tes urine yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional. Tak ayal, Hamidi seketika memberikan peringatan keras kepada jajaran kerjanya.
“Saya tegaskan ke jajaran di kantor, agar ini jadi kasus terakhir. Dan jangan sampai ada lagi internal kami yang tersandung kasus narkoba,” ungkapnya.

Sementara terkait penertiban secara umum, Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Hamidi menuturkan bakal ada sidak BNN ke tempatnya bekerja dan sifatnya juga secara umum keseluruhan di jajaran kedinasan Pemprov Kepri.

“Dan waktu sidaknya itu tidak ada yang tahu. Kasus yang terjadi ini semoga bisa jadi pelajaran bagi yang lain agar tidak mencoba walau sekali barang haram tersebut,” pungkas Hamidi. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar