SOTK Pemkab Natuna Lebih Ramping, Hanya Ada 18 Dinas dan Tiga Badan

903
Pesona Indonesia
Pengesahan Perda SOTK Kabupaten Natuna. foto:aulia rahman/batampos
Pengesahan Perda SOTK Kabupaten Natuna. foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Perda struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kabupaten Natuna akhirnya disahkan DPRD, Kamis (22/9).Dalam perda tersebut jumlah SKPD dirampingkan, sehingga hanya ada 18 dinas dan tiga badan di lingkungan Pemkab Natuna.

Pengesahan perda tersebut melalui penyampaian pendapat akhir enam fraksi dan menyetujui perampingan SOTK Pemkab Natuna dilakukan.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, hampir keseluruhan SOTK dirubah dan dirimpangkan. Terdapat urusan wajib dan inisiatif pemerintah daerah.

“Misalnya dinas ketahanan pangan, SOTK ini adalah inisiatif eksekutif. Sehingga Panja DPRD melakukan konsultasi ke pusat, sebelum disahkan,” kata Yusrilandi.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar, Eri Marka, mengatakan perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemkab Natuna, dapat menyelenggarakan fungsi pemerintah lebih efektif dan efesien, serta pembangunan daerah yang lebih fokus.

Eri Marka menegaskan, setelah SOTK disahkan, diharapkn seluruh SKPD bisa memperjelas dalam pembahasan program kerja, dalam penyusunan anggaran.

“Pak Bupati, kami harapkan kerja SKPD lebih profesionalitas, mendukung pembangunan dan kemajuan daerah” kata Eri Marka.(arn/bpos)

Berikut Setruktur organisasi pemkab Natuna yang disahkan :

1. Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga.
2. Dinas pariwisata dan kebudayaan.
3. Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Dinas adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa.
7. Dinas koperasi, usaha kecil, men3ngah perindustrian dan perdagangan.
8. Dinas tanaga kerja dan transmigrasi.
9. Dinas komunikasi, imformatika dan persandian.
10. Dinas pekerjaan umum dan pentaan ruang.
11. Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.
12. Dinas perhubungan.
13. Dinas pertanian.
14. Dinas perikanan.
15. Dinas lingkungan hidup.
16. Dinas perpustakaan dan kearsipan.
17. Dinas ketahanan pangan.
18. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu.
19. Badan kepegawaian, pendidikan san pelatihan.
20. Badan Pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.
21. Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
22. Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

Respon Anda?

komentar