Bantuan Handtractor KPDT untuk Anambas Dinilai Tak Tepat Sasaran

Handtracktor bantuan dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT). foto:syahid/batampos
Handtracktor bantuan dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT). foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Tokoh masyarakat Tarempa, Adnan, menilai proyek pengadaan handtracktor dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) itu hanya menghabiskan anggaran saja. Pasalnya penyaluran handtractor itu dinilai tidak tepat sasaran. Seharusnya penyalurannya itu untuk daerah yang mengedepankan pertanian, bukan disalurkan kepada daerah yang mengedepankan sumberdaya kelautan dan perikanan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas.

Alhasil, bantuan handtractor yang berjumlah 8 unit tersebut hingga kini belum dapat disalurkan. Kini handtractor itu masih berada di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang beralamat di Tanjung Angkak, Kelurahan Tarempa.

Delapan unit handtractor itu kini sudah tampak mengalami kerusakan kecil. Salah satu rodanya sudah kempes dan ada rangkanya yang sudah kelihatan karatan lantaran terkena panas dan hujan lantaran tidak disimpan didalam gudang penyimpanan.

“Saya heran, kenapa Anambas tiba-tiba dapat bantuan handtractor, padahan di Anambas minim pertanian. Kenapa tidak di Jawa, Kalimantan atau di Sumatera yang daerahnya syarat dengan lahan pertanian,” ungkapnya kepada wartawan Jumat (23/9).

Dirinya menduga bahwasanya pengadaan dan penyaluran handtractor itu tanpa melalui survey yang jelas. Menurutnya, jika memang ada survey yang jelas, dipastikan Anambas tidak akan dapat bantuan itu karena Anambas minim lahan pertanian. “Saya yakin Kementerian itu tidak pernah survey ke Anambas, memang ada lahan pertanian, tapi sangat minim,” ungkapnya lagi.

Selain mengkritik pihak Kementerian, dirinya juga mengkritik pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dalam hal ini sebagai daerah penerima bantuan. Sebagai daerah yang menerima bantuan, seharusnya langsung memanfaatkan bantuan itu.

Jika memang untuk kelompok tani di suatu desa maka harus segera disalurkan supaya bisa segera dimanfaatkan, bukan malah dibiarkan rusak begitu saja. “Kalau memang perlu syarat, penuhi syaratnya, yang penting dapat segera dimanfaatkan, jika memenuhi jalan buntu, kan bisa koordinasi dengan pimpinan dan juga koordinasi dengan kementerian terkait,” jelasnya lagi.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Kemasyarakatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Supriyadi, mengakui bantuan itu belum dapat disalurkan kepada desa yang membutuhkan.

Belum didistribusikannya handtractor itu, kata dia, karena persyaratan untuk mendapatkan handtractor tersebut belum bisa dipenuhi pihak desa atau calon penerima bantuan. Syarat untuk mendapatkan handtractor, desa harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMBes). Sementara itu dari 52 desa dan dua kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas belum ada yang memiliki syarat utama itu kecuali Desa Piasan, Kecamatan Palmatak.

“Dari 52 desa 2 Kelurahan baru desa Piasan saja yang sudah berdiri Bumdesa, itupun tidak dapat bantuan karena tidak ada lahannya,” ungkap Supriyadi beberapa waktu lalu.

Menurutnya delapan handtractor tersebut akan dididstribusikan di Kecamatan Jemaja 3 unit, Kecamatan Jemaja Timur 3 unit dan Kecamatan Palmatak 2 unit. Untuk kecamatan Jemaja rencananya akan diberikan kepada desa Mampok, Kecamatan Jemaja Timur diberikan kepada desa Bukit Padi, sementara itu untuk Kecamatan Palmatak diberikan kepada Desa Teluk bayur.

“Memang desa-desa tersebut belum memiliki BUMDes tapi dalam waktu dekat ini akan segera dibentuk. Desa-desa tersebut diprioritaskan karena disekitar desa itu terdapat lahan pertanian yang cukup,” jelasnya lagi.

Pihaknya juga mengaku sudah memerintahkan desa terkait agar memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan handtractor. Yakni dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Kita sudah surati, bukti surat itu juga masih ada, tapi sampai sekarang, mereka belum membentuk BUMDes,” jelasnya.

Ketika disinggung mengenai koordinasi sepelumnya, kata Supriyadi, pihak Kementerian tanpa melakukan koordinasi lebih dulu. Sehingga daerah kaget dengan datangnya bantuan itu. “Memang tidak ada pemberitahuan, bantuan itu tiba-tiba datang, apalagi koordinasi,” ungkapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar