Pemkab Anambas Naikkan Anggaran Pembebasan Lahan Masjid Agung Menjadi Rp 2,3 M

1418
Pesona Indonesia
Rapat paripurna pandangan fraksi mengenai Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 di lantai satu gedung DPRD Anambas pada Jumat (23/9). foto:syahid/batampos
Rapat paripurna pandangan fraksi mengenai Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 di lantai satu gedung DPRD Anambas pada Jumat (23/9). foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Rencana pembangunan Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas masih menyisakan pertanyaan bagi pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal tersebut mencuat ketika Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (AKIR) mempertanyakan kepada pemerintah mengenai pelepasan lahan pembangunan Masjid Agung yang harus dilakukan pada tahun 2016 ini.

Bukan hanya itu saja, Fraksi AKIR juga menanyakan mengenai kenaikan pagu anggaran pembebasan lahan yang awalnya adalah sebesar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 2,3 miliar. Padahal tanah yang dibebaskan itu hanya seluas satu hektar.

“Atas dasar apa pemerintah daerah menaikkan dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 2,3 miliar, mohon dijelaskan,” ungkap salah satu anggota DPRD Anambas Raja Bayu Febri Gunadian dalam rapat paripurna pandangan fraksi mengenai Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 di lantai satu gedung DPRD Anambas pada Jumat (23/9).

Bayu juga mempetanyakan apakah nilai yang disampaikan oleh pemerintah tersebut sudah terukur, mengingat dalam pembelian lahan itu mesti melibatkan tim appresial. “Alasan pemerintah mendesak pembebasan lahan, itu apakah pemilik lahan mendesaknya,” jelasnya.

Bayu, justru menyarankan pemerintah anggaran untuk Dinas Kesehatan untuk membeli genset dan alat bantu pernapasan karena itu lebih penting dan mendesak. “Ini harus sesegera mungkin agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, menjelaskan bahwasanya kenaikan pagu anggaran untuk pembebasan lahan yakni untuk mengantisipasi kenaikan harga tanah. “Negoisasi harga masih belum final,” ungkapnya.

Diakui Haris, lokasi lahan pembangunan Masjid Agung tersebut sangat strategis. Oleh karenanya sejak tahun 2013 silam pemerintah sudah melakukan negosisasi dengan pemilik lahan. Namun hingga saat ini belum lagi terealisasi. Yang dikhawatirkan, kata Haris, jika lahan itu tidak jadi dibebaskan, maka bisa dipakai pemiliknya untuk mengembangkan usahanya.

“Pemilik lahan merupakan pengusaha, jika pemiliknya memakai lahan itu untuk mengembangkan usaha, maka kita tidak akan mendapatkan lahan yang strategis itu lagi. memang lahan banyak tapi itu yang paling strategis,” ungkap Haris.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebenarnya pemerintah sudah menjanjikan akan membebaskan lahan kepada pemilik lahan. “Belum lama ini pemilik lahan sudah mempertanyakan kepastian pembelian lahan itu,” paparnya.

Maka dari itu pemerintah mengajukan anggaran ke DPRD untuk melaksanakan pembebasannya, jadi ada kerjasama Pemerintah dan DPRD dalam pembebasan lahan tersebut.

Direncanakan pembangunan Masjid Agung akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan akan dilakukan melalui Proyek Multiyears, karena pemerintah berpendapat Proyek Multiyears dilakukan harus pada awal pemerintahan. “Jika diakhir pemerintah mungkin tidak akan dilaksanakan,” tutupnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar