Ketika Ahli Hukum Pidana UII Marah ke JPU saat Sidang Perkara Jessica

26956
Pesona Indonesia
Ahli Hukum Pidana UII Jogjakarta, Mudzakkir bersaksi pada sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (26/9/2016). Foto: Ricardo/JPNN.com
Ahli Hukum Pidana UII Jogjakarta, Mudzakkir bersaksi pada sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (26/9/2016). Foto: Ricardo/JPNN.com

batampos.co.id – Sidang perkara kematian Wayan Mirna Salihin kembali digelar di PN Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016). Kali ini menghadirkan saksi ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Mudzakkir.

Dalam sidang tersebut, terjadi perdebatan panjang antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Mudzakkir. Perdebatan itu membuncah ketika JPU mempertanyakan teori yang dipakai Mudzakkir, yang menyebut perlunya diketahui motif dalam perkara pembunuhan berencana.

Menanggapi itu, Mudzakkir emosi dan marah. “Saya itu ahli hukum pidana, jadi saya beri keterangan berdasarkan pengetahuan saya, bukan berdasarkan kutipan,” tegas Muzakir di persidangan.

Mudzakkir mengatakan, kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait disiplin ilmunya dalam bidang pidana.

Karenanya, dia merasa disudutkan jika ditanya  teori yang mendukung pendapatnya perihal pentingnya pengungkapan motif dalam pembunuhan berencana.

“Saya adalah ahli. Pendapat saya berdasarkan keilmuan yang sudah saya lewati dan berdasarkan penelitian bahkan desertasi saya. Saya banyak baca buku. Kalau jaksa menuntut saya untuk memakai kutipan orang lain, untuk apa saya di sini. Saya lebih baik keluar sidang. Saya sudah disumpah,” beber dia.

Penjelasan tersebut merupakan puncak dari perdebatan JPU dengan Mudzakkir seputar teori due process of law, terutama berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam pasal 338, 339 dan 340 KUHP.

“Kesengajaan sebagai kemungkinan berbeda dengan kesengajaan yang disengaja,” imbuh pria bergelar profesor itu.

Terhadap semua tindak pidana harus dijelaskan kasus per kasus, lanjut Mudzakkir, dan tidak bisa digeneralisir.

Sehingga terhadap tindak pidana apapun yang berkaitan dengan dengan pembuktian kausalitas dalam perkembangannya harus ditentukan berdasarkan ilmu objektif.

“Aturan formil dan materil berkaitan dengan penegakan hukum, sehingga harus ada kontrol untuk meminimalisir kesalahan,” terang dia.

Dia juga meyakinkan untuk membongkar perkara pembunuhan berencana terdakwa harus dijerat dengan motifnya sendiri.

“Pembunuhan berencana itu harus ada motif. Tidak mungkin seseorang membunuh tanpa alasan,” kata dia di depan Majelis Hakim.

Menurut Mudzakkir, perbuatan jahat harus dilandasi dengan adanya niat. Apalagi, dalam suatu pembunuhan berencana.

“Yang namanya kesengajaan pasti ada motif. Niat itu berangkat dari motif. Ini bagian dari kejahatan. Sehingga kalau dikatakan tidak perlu ada motif akan tidak tepat. Apalagi merampas nyawa orang lain,” tegas dia. (Mg4/jpnn)

Respon Anda?

komentar