Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.

batampos.co.id – Menjelang pengesahan APBD Perubahan 2016, Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Kepulauan Anambas mengharapkan agar gaji mereka pada bulan Desember tahun 2015 silam bisa dibayarkan. Pasalnya gaji mereka pada satu bulan terakhir tahun 2015 itu hingga kini belum mereka terima akibat kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

“Harapan kami tidak banyak. Itu saja dibayarkan sudah senang betul kami,” ujar Ari (bukan nama sebenarnya) satu diantara Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Kepulauan Anambas, Minggu (25/9/2016).

Desas desus mengenai pembayaran gaji mereka itu pun, diakuinya sempat muncul sejak hari raya Idul Adha lalu. Mereka pun hanya bisa pasrah, bila hak keuangan itu tidak juga dibayarkan pada APBD Perubahan ini. “Informasinya akan
dibayarkan. Kalau iya, tentu sangat bersyukur. Tapi, kalau tidak. Pasrah saja kami Bang,” ungkapnya.

Pembayaran gaji PTT ini sempat disampaikan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris. Dalam paripurna di DPRD Anambas Jumat (23/9) lalu, ia menyebutkan, untuk pembayaran gaji PTT sendiri jumlahnya relatif besar, kurang lebih Rp 5 miliar. Namun pihaknya akan berupaya untuk memenuhi hak PTT sepenuhnya.

“Penganggaran ini tidak bisa dibayar setengah-setengah, tapi harus dibayar seluruhnya. Ini merupakan tanggungjawab bersama. Tidak hanya pemerintah eksekutif tapi pemerintah legislatif juga ikut berperan,” ungkapnya kala itu.

Tertib dalam administrasi menurutnya menjadi hal penting, terlebih setelah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Anambas. “Ini yang perlu kita jaga bersama,” ungkapnya.

Diketahui akibat defisit tersebut bukan hanya gaji PTT saja yang tidak dibayarkan. Tapi dana kesra pegawai pada dua bulan terakhir yakni bulan November dan Desember tahun 2015 lalu juga dipotong masing-masing 50 persen. Sehingga pada dua bulan terakhir, para pegawai hanya menerima separuh hak mereka atau hanya setara dengan jumlah kesra satu bulan saja. Oleh karena itu tidak jarang pegawai juga mengatakan jika kesra bulan Desember mereka tidak cair. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar