Dewan Sepakati HGB Kios Pasar 16 Ilir Dihentikan

910
Pesona Indonesia
Deretan kios liar masih berdiri di atas trotoar Jalan Trans Barelang, Tembesi, Batuaji. Foto: Yofi Yuhendri/ Batam Pos
Ilustrasi. Foto: Yofi Yuhendri/ Batam Pos

batampos.co.id – Tuntutan para pedagang Pasar 16 Ilir yang salah satunya meminta hak guna bangunan (HGB) diperpanjang, tampaknya sulit direalisasikan. Meski mereka sudah mengadu ke beberapa pihak, seperti mendatangi Kantor Gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel.

Pasalnya, DPRD Sumsel sepakat HGB tidak bisa diperpanjang. Itu terungkap dalam rapat dengar pendapat terkait perpangangan HGB pemilik/pedagang Pasar 16 Ilir, di ruang rapat banggar DPRD Sumsel, kemarin (26/9). Dihadiri langsung Wali Kota Palembang H Harnojoyo SSos, dan jajarannya terkait.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Dr H Budiarto Marsul, menyatakan keputusan itu diambil setelah mendengarkan masukan dari Pemkot Palembang. “Kita ingin menata Pasar 16 menjadi bersih dan sehat. Disamping ada target pendapatan asli daerah (PAD) yang ingin dicapai,” ucap Budiarto seperti diberitakan Sumatera Ekspress (Jawa Pos group) hari ini (27/9).

Pedagang diberikan prioritas tetap berjualan sesuai pengaturan seperti sistem sewa tahunan yang dibuat PD Pasar. Untuk pengelolaan pasar, diambil alih pemkot dan diserahkan kepada PD Pasar. PD Pasar yang memprogramkan pasar ke depan supaya lebih baik.

“DPRD Sumsel menekankan pendekatan persuasif kepada pedagang sesuai aturan hukum. Pedagang juga telah memberi kontribusi,” paparnya.

Masukan dari pihak BPN, juga menyampaikan sesuai PP No 40/1996 Pasal 26 HGB atas tanah HPL diajukan atas permohonan PT Prabu Makmur, atas persetujuan Pemkot Palembang. Karena tidak ada lagi pengajuan dari PT Prabu Makmur lantaran sudah diputus kerja sama, pemkot tidak memberi izin.

Anggota Komisi II DPRD Sumsel lainnya, Arkoni, setuju HGB disetop. Menurutnya, konsep pasar harus dikelola Pemkot Palembang melalui PD pasar. “Apalagi bila ada permainan harga sewa dari pemilik HGB di pasar. Mata rantai ini harus diputus,” tegasnya.

Namun dia berharap penetapan harga sewa harus ada dasar. Masukan lainnya, disampaikan anggota dewan yang lain, Sujarwoto. “BOT telah berakhir Januari 2016, pemkot harus tegas dan lakukan musyawarah. Tidak boleh lagi ada monopoli kios,” pintanya.

Asisten II Pemkot, Hardayani, menimpali di Pasar 16 ada sejumlah monopoli kios dan ada yang disewakan kembali dari tarif Rp30 juta sampai Rp120 juta kepada pedagang. Direktur Operasional PD Pasar, Febri, menjelaskan kerja sama dengan PT Prabu Makmur diputus tahun 2011.

Dilanjutkan 2012, BOT dengan PT Ghanda Tata Prima. Dalam perjalanan banyak pedagang yang menentang, dan akhirnya musyawarah pedagang sewa ditentukan atas musyawarah mufakat. Akhirnya dikembalikan kepada PD Pasar, sewa menyewa diambil alih PD Pasar.

Sejak sosialisasi sampai berakhir, lanjut Febri, tidak ada titik temu. “Kita ingin kios ini tidak lagi dimonopoli dan dikuasai oknum. Sedangkan dia tidak menempati kios,” katanya. Terlebih, dengan kondisi saat ini PAD masih sangat rendah, Untuk merealisasikan itu, Pemkot telah membentuk tim terpadu.

Wali Kota Palembang H Harnojoyo SSos, sedikit memaparkan kondisi Pasar 16 dan latar belakangnya. Katanya, tujuan kerja sama dengan pihak ketiga sebelumnya karena jangan sampai pasar jadi sembrawut. BOT dengan PT Prabu Makmur tahun 1995 yang memiliki HGB.

Namun HGB itu dijual lagi dengan sertifikat hak atas satuan rumah susun. “Ini yang terjadi disewakan kembali kepada pedagang baru di luar ketentuan,” tukasnya.

Sebelumnya, Dirut PD Pasar Palembang Jaya, Asnawi P Ratu, menegaskan HBG tidak berlaku lagi seiring dengan berakhirnya BOT dengan PT Prabu Makmur sejak Januari 2016. Jadi yang diperpanjang, sewa kios saja. Aturan baru, tiap pedagang hanya boleh menyewa maksimal lima kios saja. Untuk harga kios beragam, tergantung letaknya.

Kondisi Pasar 16 Ilir yang 70 persen dikuasai pihak ketiga, memengaruhi minimnya pemasukan PAD Palembang. Ditargetkan Rp2 miliar tahun lalu, hanya terealisasi Rp250 juta. Tak lain, karena pedagang lebih besar membayar kepada pemagang HGB. (jpg)

Respon Anda?

komentar