Mendagri Sebut Kepri Jadi Sorotan KPK dan BPK, Ini Tanggapan Ketua DPRD

550
Pesona Indonesia
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kalau Kepri salah satu provinsi yang tengah dicermati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Siapapun yang melakukan penyimpangan penggunaan anggaran, baik APBD, maupun dana-dana dari pusat yang digelontorkan sejumlah kementerian yang bersumber dari keuangan negara, bakal disikat habis.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menyangsikan jika Kepri jadi sorotan dua lembaga itu.

“Saya tidak pernah mendengar. Lagian tidak ada yang macam-macam, tak ada yang aneh-aneh kok masalah keuangan provinsi,” katanya seperti diberitakan koran Batam Pos (grup batampos.co.id), Selasa (27/9/2016).

Selain itu, sambung Jumaga, justeru yang seharusnya disorot adalah keuangan Provinsi Kepri yang tidak sebesar daerah lain. Dari tahun-tahun keuangan Provinsi Kepri berada hanya di kisaran Rp 3 triliun. Bahkan bisa termasuk dalam daftar provinsi paling miskin se-Indonesia.

“Masalah APBD, Kepri cuma Rp 3 triliun. Kayanya tidak kesini arahnya. Paling ke provinsi yang APBD-nya Rp 10 triliun ke atas. Ini provinsi yang terendah. Paling kecil keuangannya,” ungkapnya.

Namun, Jumaga mengatakan, kalau pun benar sorotan itu, ia meminta semua pihak yang mengelola keuangan daerah berhati-hati dalam penggunaannya. Selama lebih dari 14 tahun di lembaga legislatif tingkat provinsi, Jumaga menuturkan segalanya berlangsung baik-baik saja.

“Bagaimanapun keuangan milik negara ini harus digunakan dengan pertimbangan yang bijak,” ujar Jumaga.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, selama beberapa bulan terakhir, Kementerian Dalam Negeri kerap menerima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Tjahjo, ada sejumlah daerah yang kinerjanya tengah disoroti KPK.

“Memang, KPK sedang menyoroti pemerintahan provinsi di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, dan Papua,” ujar Tjahjo.

Menurut Mendagri, perhatian khusus KPK terhadap keempat provinsi itu menjadi peringatan awal bagi pemerintah daerah untuk membenahi kinerjanya.

Tjahjo tak akan mempersoalkan jika KPK meningkatkan pengawasan terhadap provins-provinsi tersebut.

“Apakah mekanisme nantinya ada perwakilan KPK di provinsi itu (atau bagaimana),” ujar dia.

Lebih jauh, ia berharap, pemerintah daerah yang daerahnya mendapat perhatian lebih dari KPK dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan daerah lain tentang tata kelola pemerintahan yang baik, serta efektif dan efisien.

“Bagaimana membangun program e-planning yang harus disiapkan dengan baik di seluruh jajaran pemerintahan,” kata dia. (aya/bp)

Respon Anda?

komentar