TAPD Kepri Hanya Bisa Janji, APBD-P Tak Kunjung Rampung

745
Pesona Indonesia
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok

batampos.co.id – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri kembali menjanjikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kepri 2016 disahkan pada awal Oktober mendatang. Proses rasionaliasi akan diselesaikan dalam dua hari kedepan. Sehingga Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan segera diserahkan ke DPRD Kepri.

“Kita upayakan proses rasionaliasi untuk menutupi defisit yang terjadi sekarang ini rampung dalam satu atau dua hari kedepan,” ujar Wakil Ketua TAPD Kepri, Naharudin menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPRD Kepri, Senin (26/9) usai menghadiri Sidang Paripurna Hari Jadi Provinsi Kepri ke-14.

Menurut Nahar yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri tersebut, nilai yang harus disesuaikan sekitar Rp238 miliar lagi. Meskipun demikian katanya, dengan sisa waktu yang ada Pemprov Kepri akan berupaya untuk meningkatkan sektor pendapatan daerah. Sehingga tidak terlalu menggerus rencana pembangunan yang sudah disusun.

Disinggung terkait adu kuatnya masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri, Naharuddin mengakui itu merupakan sesuatu yang wajar. Karena rencana pembangunan sudah disusun sejak lama. Kemudian menyikapi terusik pokok pikiran dewan, karena defisit anggaran, Nahar mengatakan mana yang masuk skala lebih diprioritaskan itu yang didahulukan.

“Semua rencana pembangunan yang sudah masuk dalam APBD Kepri 2016 adalah prioritas. Hanya saja pada perjalanan terjadi defisit, karena berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH). Tentu perlu ada kebijakan untuk menyesuaikan itu,” jelas Nahar.

Ditanya terkait lambatnya proses penyelesaian APBD P yang sudah empat bulan tidak rampung-rampung bukan disebabkan lemahnya kinerja TAPD Kepri. Melainkan adanya perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga mempengaruhi proses pembahasan APBD P Kepri. Misalnya beberapa waktu lalu, Pemerintah memutuskan menunda transfer Dana Alokasi Umum (DAU) ke Kepri untuk empat bulan kedepan dengan nilai Rp 60,2 miliar.

“Kita juga berencana menghold untuk kekurangan bayar program pengentasan kemiskinan yang nilai sekitar Rp 75 miliar. Begitu juga dengan dana BOS,” ungkap Nahar.

Ditambahkannya, draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diupakan sudah diserahkan ke DPRD Kepri dalam pekan ini. Kemudian kegiatan tersebut disejalankan dengan MoU KUA PPAS antara Gubernur Kepri dengan DPRD Kepri. “Kita upayakan awal Oktober mendatang APBD P Kepri sudah disahkan,” tutup Naharuddin.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar