Belanja Pemko Tanjungpinang Naik Rp 22,15 M, Tapi Tetap Efisiensi 10 Persen

407
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang membuat kebijakan efisiensi sepuluh persen pada masing-masing pos belanja operasional. Hal ini dilakukan untuk menekan sejumlah pengeluaran pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2016.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyebutkan, efisiensi 10 persen yang ditempuh ini sudah melalui kajian mendalam agar tidak berimbas penurunan target kinerja. “Karena itu ada ukurannya biar lebih jelas dan rinci,” kata Lis, dijumpai usai sidang paripurna pembacaan nota pengantar rancangan peraturan daerah APBD Perubahan, di Senggarang, Senin (26/9).

Satu di antara ukuran yang ditetapkan dalam efisiensi pengeluaran sebesar sepuluh persen ini adalah kemungkinan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak bisa dituntaskan di waktu yang tersisa hingga akhir tahun. Baik itu ditinjau dari perencanaan proses pengadaan barang dan jasa, waktu pelaksanaan, dan urgensi program kegiatan yang dimaksud.

“Yang seperti ini mesti diefisiensi dululah, tapi ingin kami tegaskan bahwa yang sifatnya prinsip kerja tidak mungkin diefisiensi,” kata Lis.

Hal-hal yang prinsipil itu menyangkut kerja-kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baik itu bidang pelayanan, pendidikan, dan kesehatan. Karena bila hal-hal ini yang diefisiensi, Lis seketika menolaknya. “Ingat, yang diefisiensi itu kan anggarannya saja, bukan kinerjanya,” ungkapnya.

Sementara itu, gambaran secara umum belanja daerah Pemko Tanjungpinang pada anggaran perubahan tahun ini mengalami kenaikan 2,13 persen. Atau dari prakiraan di anggaran murni sebesar Rp 1,041 triliun menjadi 1,063 triliun.

Lis memaparkan, pada rincian belanja tidak langsung juga terjadi kenaikan sebesar Rp 20,5 miliar. Alokasi kenaikan itu di antaranya juga untuk menutupi pembayaran terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan iuran kesehatan yang tidak mencapai satu tahun anggaran. Kemudian juga mengacu Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang rincian APBN tahun 2016, agar diberikan tambahan bantuan operasional di bidang pendidikan.

“Amanat Perpres itu meminta pemerintah daerah ikut membantu pelaksanaan PAUD. Sehingga dana hibah juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya sebesar Rp 11,75 miliar menjadi Rp 13,14 miliar,” terang Lis.

Ada pun belanja langsung juga mengalami kenaikan dari Rp 624,04 miliar menjadi Rp 625,68 miliar. Lis menambahkan, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pemerintah terkait hal ini. Satu di antaranya adalah dengan memaksimalkan pendapatan daerah yang ada. “Jangan sampai masih terjadi kekurangan karena waktu yang tersisa untuk penyerapan anggaran sudah sedemikian terbatasnya,” pungkas Lis. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar