Dana Hibah Rp 22 Miliar Cair, DPRD Kepri Tunda KUA-PPAS

540
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.
Jumaga Nadeak.

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menunda penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kepri tahun 2016, pada sidang paripurna, Selasa (27/9). Hal ini lantaran jajaran anggota legislatif baru mendapat kabar tentang pencairan dana hibah sebesar Rp 22 miliar dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menjelaskan, penundaan ini dilakukan berhubung dana hibah tersebut bakal dibahas bersama untuk memasukkan dalam pos anggaran daerah. Dana sebesar itu, sambung Jumaga, merupakan buah dari persetujuan pemerintah pusat menghapus utang Perusahaan Dagang Air Minum (PDAM) Tirta Kepri.

“Bisa kami sebut non riil lah. Karena uang itu nanti dimasukkan ke APBD-P dan dilanjutkan untuk membayar utang itu,” terang Jumaga.

Jumat (29/9) lusa, Jumaga beserta Gubernur Kepri bakal mendatangi Kementerian Keuangan untuk menerima penyaluran dana hibah tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Didyk Choiroel mengatakan program penghapusan utang ini merupakan program pemerintah pusat bagi 107 PDAM di seluruh Indonesia.

“Kebijakan ini memang merupakan keputusan strategis pemerintah pusat terhadap 107 PDAM di Indonesia yang masih punya kewajiban terhadap Pemerintah Pusat,” ujar Didyk.

Menurut Didyk, untuk dapat menerima dana hibah penghapusan utang ini pihak PDAM terlebih dahulu harus menyelesaikan persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan. Lebih lanjut katanya, menyiasati kebijakan ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimasing-masing daerah akan mengawal dan juga akan memberikan pendampingan dalam hal kekurangan dalam proses penghapusan utang ini.

“Kami sudah berkewajiban untuk memberikan masukan dalam hal ini. Kita juga akan memantau perkembangan dan juga menerima permasalahan yang dihadapi pihak PDAM ini. Sehingga dalam penerimaan dana hibah ini tidak menemui kendala,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik menjelaskan, PDAM Tirta Kepri tidak menerima hibah dari pusat ini dalam berbentuk dana tunai, melainkan diterima non tunai melalui pemerintah provinsi. Hal ini sesaui aturan yang berlaku dimana pihak BUMD tidak bisa menerima hibah ini secara langsung.

Lebih lanjut katanya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 36 tahun 2016 dan aturan lainnya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana pihak BUMD tidak bisa menerima bantuan hibah secara langsung.

Masih kata Kholik, utang sebesar Rp 22 miliar itu merupakan utang lama diantaranya hutang pensiun pegawai PDAM dan hutang operasional. Hutang operasional dan pensiun pegawai ini, merupakan hutang sejak Kepri masih dibawah Provinsi Riau, dimana dalam pembukuan neraca di PDAM Tirta Kepri hutang ini akan timbul terus hingga saat ini.

“Jadi hutang PDAM Tirta Kepri ini sudah ada sejak dulu, saat Kepri masih sebagai pemerintahan kabupaten saat masih bergabung dengan Provinsi Riau dulu,” paparnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar